09 Januari 2017 In event

 

Untuk memastikan dapat diberlakukannya Peraturan Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Gresik bekerjasama dengan Biro Hukum Propinsi Jawa Timur dan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, melakukan kegiatan Kajian Peraturan Daerah pada tanggal 21 – 22 Deember 2016 di Ruang Rapat Retno Suari Kantor Bupati Gresik, Jl. Dr. Wahidinsudirohusodo No. 425 Gresik.

 

 

 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana perubahan yang terjadi pada Peraturan Perundang-undngan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Badan Permusyawaratan desa, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala desa Dan Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Badan Permusyawaratan desa, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala desa Dan Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun   2015 Tentang Pendampingan Desa. Oleh karena itu, ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud akan dicabut.

Asisten Administrasi Umum, Tarso Sagito, SH, M, Hum selaku narasumber mengungkapkan untuk mencegah agar tidak terjadi kekosongan hukum diharapkan segera dibuat Peraturan Bupati.

 

 

Tentang JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan. JDIH juga merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.

Kontak Kami

Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Pemerintah Kabupaten Gresik
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245,
Gresik 61161.

  • Hot Line: (031) 3952823 – 30 ext. 311

Media Sosial

Silakan bergabung dan berinteraksi dengan kami di media sosial:
Anda di sini: Home Berita dan Kegiatan Saring berdasarkan tanggal: Januari 2017