Q: 1. Apa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021?
A: Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 adalah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
Q: 2. Apa tujuan perubahan Peraturan Daerah tersebut?
A: Tujuan perubahan Peraturan Daerah ini adalah untuk melakukan penataan yang tepat fungsi dan tepat ukuran terhadap Perangkat Daerah sesuai dengan beban kerja dan kondisi nyata di masing-masing urusan pemerintahan.
Q: 3. Mengapa perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016?
A: Perubahan kedua dilakukan untuk memastikan bahwa struktur dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja yang efektif dan efisien. Selain itu, juga untuk memperhatikan pemetaan intensitas dan beban kerja urusan pemerintahan daerah.
Q: 4. Apa yang termasuk dalam struktur perangkat daerah tersebut?
A: Dalam struktur perangkat daerah Kabupaten Gresik, terdapat beberapa dinas dan satuan kerja lainnya seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, dan lain-lain.
Q: 5. Bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi pelayanan publik?
A: Dengan penataan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, diharapkan pelayanan publik dapat lebih efektif dan efisien. Setiap dinas dan satuan kerja akan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Q: 6. Kapan Peraturan Daerah ini mulai berlaku?
A: Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 16 Desember 2021.
Q: 7. Apa yang harus dilakukan masyarakat terkait perubahan ini?
A: Masyarakat dapat memperhatikan struktur perangkat daerah yang baru agar memahami penataan yang dilakukan. Jika terdapat kebutuhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik, dapat menghubungi dinas atau satuan kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
Q: 8. Apakah ada kemungkinan perubahan lebih lanjut terkait Peraturan Daerah ini?
A: Kemungkinan perubahan lebih lanjut tergantung pada kebutuhan dan perubahan kondisi di masa mendatang. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
