Gresik, 11 Juli 2025 — Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mengadakan rapat koordinasi dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Bupati Gresik tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 mengenai Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Setda Gresik ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kabupaten Gresik, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP) Kabupaten Gresik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Gresik, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik, Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, serta Inspektorat Kabupaten Gresik.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman dan pendapat antar OPD terkait, serta memastikan agar perubahan peraturan bupati tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Gresik. Melalui pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung, diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus perizinan bangunan.

Seluruh peserta rapat aktif memberikan masukan dan saran guna memperkuat substansi perubahan peraturan, termasuk mekanisme pendataan, verifikasi, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan. Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik akan menampung seluruh masukan untuk kemudian dirumuskan dalam draf akhir rancangan peraturan bupati yang akan segera diajukan ke tahapan berikutnya.

Dengan adanya koordinasi lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Gresik menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.