Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

HONORARIUM - TENAGA AHLI

2015

Peraturan Bupati Gresik NO 11, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 371

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2014-2019

ABSTRAK :

-

ini membahas penetapan Peraturan Bupati mengenai honorarium untuk Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik selama masa bakti 2014-2019. Sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2014, honorarium ditetapkan sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulan. Namun, terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan besaran honorarium ini dengan dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Gresik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diusulkan perubahan atas peraturan sebelumnya melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2014.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2015

HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MASA BHAKTI 2014-2019

2014

Peraturan Bupati Gresik NO 28, BD Kabupaten Gresik 2014

Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2014 tentang Honorarium Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bhakti 2014-2019

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati tentang Honorarium Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bhakti 2014 - 2019 ini dibentuk untuk mengatur besaran honorarium yang diberikan kepada Tenaga Ahli Fraksi sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2014 ini mengatur tentang honorarium tenaga ahli fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik masa bhakti 2014 - 2019. Peraturan ini menetapkan bahwa honorarium yang diberikan kepada tenaga ahli adalah sebesar Rp2.000.000 per bulan, yang kemudian akan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Biaya pelaksanaan dari peraturan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja Sekretariat DPRD.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 01 September 2014

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS INSPEKTORAT 2012

2012

Peraturan Bupati Gresik NO 31, BD Kabupaten Gresik 2012

Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2012 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan Dan Uang Harian Perjalanan Dinas Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati Tentang Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Uang Harian Perjalanan Dinas Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2012 ini dibentuk untuk meningkatkan kinerja pemeriksaan secara profesionalisme, bertanggungjawab, dan memenuhi tujuan pengawasan. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2012 ini mengatur tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan dan Uang Harian Perjalanan Dinas Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2012. Peraturan ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemeriksaan yang profesional, bertanggungjawab, dan memenuhi tujuan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2012

HONORARIUM PANITIA/TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS INSPEKTORAT

2010

Peraturan Bupati Gresik NO 6, BD Kabupaten Gresik 2010

Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2010 tentang Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan Dan Uang Harian Perjalanan Dinas Inspektorat

ABSTRAK :

-

Tentang Pembentukan Kades berbasis Undang-undang Desa di Desa hidupan Damai 1. Pasal 1 (1) Desa Hidupan Damai bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, adil, sejahtera, dan berkeadilan berlandaskan Pancasila. (2) Desa Hidupan Damai merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisi. 2. Pasal 5 (1) Petugas dan/atau pengurus Kades yang Jujur, argumentatif, konsisten, disiplin, dan adil. (2) Kades yang berbentuk organisasi perangkat desa membutuhkan undang-undang yang tegas tentang ketentuan dan syarat kandidat Kades (3) Dosen, termasuk yang diangkat menjadi Kades, diangkat oleh Bupati, dipimpin oleh Kades sebagai unsur pemerintahan desa. 3. Pasal 7 (1) Pembentukan Kades sebagai Badan Hukum Publik diatur melalui undang-undang tentang pemilihan Kades. (2) Pembentukan Kades dengan badan hukum publik perlu mengacu pada konstitusi dan perundang-undangan ketentuan lebih lanjut. Kesimpulannya, Pembentukan Kades berbasis Undang-undang Desa di Desa Hidupan Damai merupakan merupakan wujud dari keinginan masyarakat yang mandiri, adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila. Dalam pembentukan Kades, diperlukan ketegasan dalam ketentuan dan syarat kandidat Kades serta pengaturan melalui undang-undang yang tegas terkait dengan pemilihan Kades sebagai Badan Hukum Publik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2010

HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH DAN TUNJANGAN FUNGSIONAL DOSEN INSTITUSI AKADEMI KEPERAWATAN

2009

Peraturan Bupati Gresik NO 26, BD Kabupaten Gresik 2009

Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2009 tentang Honorarium Penanggungjawab Mata Kuliah Dan Tunjangan Fungsional Dosen Institusi Akademi Keperawatan Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Penetapan Honorarium dan Tunjangan Fungsional Bagi Tenaga Pengelola di Akademi Keperawatan Gresik ini dibentuk untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan honorarium dan tunjangan fungsional kepada tenaga pengelola sebagai penanggung jawab mata kuliah, sehingga dapat menunjang ketertiban dan kelancaran pelaksanaan perkuliahan di Akademi Keperawatan Gresik.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2009 ini mengatur tentang honorarium penanggung jawab mata kuliah dan tunjangan fungsional dosen di Institusi Akademi Keperawatan Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menyediakan tenaga pengelola yang profesional. Honorarium dan tunjangan tersebut diberikan berdasarkan pertimbangan profesionalisme dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2009

HONORARIUM SENAT AKADEMIK DAN PENGELOLA AKADEMI KEPERAWATAN

2009

Peraturan Bupati Gresik NO 25, BD Kabupaten Gresik 2009

Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Honorarium Senat Akademik Dan Pengelola Akademi Keperawatan Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Honorarium Senat Akademik dan Pengelola Akademik ini dibentuk untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Akademi Keperawatan secara profesional, bertanggungjawab, dan memenuhi tujuan pendidikan, serta guna kelancaran dan ketertiban tugas pelaksanaan pendidikan di Lingkungan Akademi Keperawatan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2009 ini mengatur tentang pemberian honorarium kepada Senat Akademik dan Pengelola Akademi Keperawatan Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Akademi Keperawatan secara profesional dan bertanggung jawab. Honorarium diberikan berdasarkan perhitungan dan pertimbangan profesionalisme, beban kerja, dan pendidikan.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2009

HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS INSPEKTORAT

2009

Peraturan Bupati Gresik NO 15, BD Kabupaten Gresik 2009

Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2009 tentang Honorarium Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan Dan Uang Harian Perjalanan Dinas Inspektorat

ABSTRAK :

-	Peraturan Honorarium Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan dan Uang Harian Perjalanan Dinas ini dibentuk untuk meningkatkan kinerja pemeriksaan secara professionalme, bertanggungjawab dan memenuhi tujuan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, sehingga perlu diberikan honorarium dan uang harian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2009 ini mengatur tentang Honorarium Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan dan Uang Harian Perjalanan Dinas Inspektorat. Peraturan ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik secara profesional dan bertanggung jawab. Honorarium dan uang harian yang ditetapkan diharapkan dapat memenuhi tujuan pengawasan yang efektif dan efisien.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2009

HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS BADAN PENGAWAS

2008

Peraturan Bupati Gresik NO 6, BD Kabupaten Gresik 2008 (141)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Honorarium Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan Dan Uang Harian Perjalanan Dinas Badan Pengawas

ABSTRAK :

-	a. Peraturan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Uang Harian Perjalanan Dinas ini dibentuk untuk meningkatkan kinerja pemeriksaan secara profesionalisme, bertanggung jawab, dan memenuhi tujuan pengawasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. b. Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang mengharuskan ditetapkan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Uang Harian Perjalanan Dinas.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Honorarium Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan dan Uang Harian Perjalanan Dinas Badan Pengawas ini mengatur tentang pemberian honorarium dan uang harian kepada pelaksana kegiatan pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemeriksaan yang profesional dan bertanggung jawab. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2008.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2008

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

Subjek : HONORARIUM

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung