Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

KODE - ARSIP

2024

Peraturan Bupati Gresik NO 30, BD Kabupaten Gresik 2024 (30)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kode Wilayah Kearsipan Dan Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-

Dalam upaya memperlancar dan menciptakan tertib administrasi dalam hal surat menyurat, Pemerintah Kabupaten Gresik mengidentifikasi kebutuhan akan kode wilayah kearsipan dan kode klasifikasi arsip yang lebih terstruktur. Sehubungan dengan itu, ruang lingkup pengaturan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021. Oleh karena itu, perubahan kode wilayah kearsipan dan kode klasifikasi arsip perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan struktur kelembagaan yang baru. Berdasarkan pertimbangan ini, perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang spesifik mengenai Kode Wilayah Kearsipan dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, demi menjamin efisiensi dan ketertiban administrasi yang berkesinambungan.

-

UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 18 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012;Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021;Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/201/KPTS/013/2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2021;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024

KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA - PENGADAAN BARANG/JASA

2022

Peraturan Bupati Gresik NO 68, BD Kabupaten Gresik 2022 (68)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-

Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2019, yang mengatur tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Gresik, perlu diganti dengan adanya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pengadaan barang/jasa yang profesional, berintegritas, serta menjaga citra, martabat, dan kehormatan guna mencapai hasil pengadaan yang mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan yang sesuai dengan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, diperlukan penetapan Peraturan Bupati baru tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Gresik.

-

UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 28 Tahun 1999;UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016;UU Nomor 14 Tahun 2008;UU Nomor 25 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 5 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 42 Tahun 2004;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020;PP Nomor 94 Tahun 2021;PERPRES Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 93 Tahun 2022;PERPRES Nomor 16 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021;Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2022

KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA - PENGADAAN BARANG/JASA

2019

Peraturan Bupati Gresik NO 30, BD Kabupaten Gresik 2019 (30)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-

- Peraturan Bupati Gresik Peraturan Bupati Gresik tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang profesional, berintegritas, serta menjaga citra, martabat, dan kehormatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik. Penetapan kode etik ini mengacu pada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa Kode Etik ditetapkan oleh kepala daerah. Dengan pertimbangan tersebut, peraturan ini merupakan landasan bagi sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang harus diterapkan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Gresik sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang dikehendaki.

-

UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 28 Tahun 1999;UU Nomor 11 Tahun 2008;UU Nomor 14 Tahun 2008;UU Nomor 25 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 5 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 42 Tahun 2004;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 53 Tahun 2010;PP Nomor 11 Tahun 2017;PERPRES Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan ;PERPRES Nomor 16 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2016;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019

KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUNGAN PEMERINTAH

2018

Peraturan Bupati Gresik NO 22, BD Kabupaten Gresik 2018 (22)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Tahun 2018 Nomor 22 ini mengatur tentang kode etik Pegawai ASN yang bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan ini menetapkan sanksi bagi pelanggaran kode etik serta prosedur dalam menangani pelanggaran tersebut. Selain itu, peraturan ini juga memastikan bahwa setiap kode etik yang ditetapkan oleh perangkat daerah tidak boleh bertentangan dengan kode etik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018

KODE INSTANSI - KODE PERMASALAHAN - PERSURATAN

2016

Peraturan Bupati Gresik NO 76, BD Kabupaten Gresik 2016 (76)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kode Instansi Dan Kode Permasalahan Surat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati tentang Kode Instansi dan Kode Permasalahan Surat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk mengatur kembali Nomenklatur Kode Instansi pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik seiring dengan adanya perubahan struktur Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Selain itu, peraturan ini juga dirancang untuk memberikan efisiensi dan efektivitas dalam penyeragaman sistem administrasi perkantoran serta menyesuaikan dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2016 ini mengatur tentang Kode Instansi dan Kode Permasalahan Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk menyelaraskan administrasi perkantoran dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan. Rincian kode tersebut mencakup berbagai aspek pemerintahan mulai dari tingkat presiden hingga DPRD kabupaten/kota.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016

KODE INSTANSI - KODE PERMASALAHAN - PERSURATAN

2013

Peraturan Bupati Gresik NO 37, BD Kabupaten Gresik 2013

Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kode Instansi Dalam Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Kode Instansi Dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dibentuk untuk menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif, serta untuk mengimplementasikan sistem administrasi perkantoran yang teratur dan seragam sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, dengan adanya perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013, peraturan ini juga mengatur perubahan kode instansi dalam tata naskah dinas.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Kode Instansi Dalam Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang perubahan dan penambahan kode instansi dalam tata naskah dinas. Perubahan ini mencakup penambahan nomor urut 688a dengan kode instansi 437.86 untuk PT. Gresik Samudra. Peraturan ini bertujuan untuk memperbarui dan memastikan keakuratan dalam sistem administrasi pemerintahan Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 26 September 2013

KODE INSTANSI - KODE PERMASALAHAN - PERSURATAN

2012

Peraturan Bupati Gresik NO 15, BD Kabupaten Gresik 2012

Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kode Instansi Dalam Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati Gresik tentang mengatur kembali Kode Instansi dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dibentuk untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka penyeragaman sistem administrasi perkantoran yang sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah, perlu dilakukan pergeseran dan perubahan Kode Instansi dalam tata naskah dinas. Selain itu, perlu juga dilakukan perubahan dan penyusunan ulang Kode Instansi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Gresik, dengan tujuan mempermudah pengguna dalam membaca dan memahami aturan penetapan Kode Instansi untuk digunakan sebagai pedoman sistem administrasi perkantoran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati tentang Kode Instansi dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang penetapan kode instansi yang digunakan sebagai pedoman sistem administrasi perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam membaca dan memahami aturan yang berkaitan dengan administrasi perkantoran. Kode instansi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam berbagai peraturan bupati sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya peraturan ini.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 18 April 2012

KODE INSTANSI - KODE PERMASALAHAN - PERSURATAN

2011

Peraturan Bupati Gresik NO 25, BD Kabupaten Gresik 2011

Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2008 tentang Kode Instansi Dan Kode Permasalahan Surat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati Gresik ini dibentuk untuk mengubah Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2008 tentang Kode Instansi dan Kode Permasalahan Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Hal ini berkaitan dengan pembentukan Lembaga lain sebagai organisasi Perangkat Daerah dan Pembentukan Perusahaan Daerah Gresik Migas, yang berdampak pada Perubahan Nomenklatur dan Kode Instansi pada Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2008 tentang Kode Instansi dan Kode Permasalahan Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang pembaruan dan penyesuaian kode instansi dan kode permasalahan surat yang digunakan dalam administrasi pemerintahan di Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kode-kode tersebut tetap relevan dan efektif untuk pengelolaan dokumen dan arsip. Perubahan ini mencakup penambahan dan penghapusan beberapa kode sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pemerintahan daerah.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2011

KODE INSTANSI - KODE PERMASALAHAN - PERSURATAN

2010

Peraturan Bupati Gresik NO 43, BD Kabupaten Gresik 2010

Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2008 tentang Kode Instansi Dan Kode Permasalahan Surat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati Gresik tentang Perubahan Kode Instansi dan Kode Permasalahan Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dibentuk untuk mengatur adanya perubahan Kode Instansi sebagai akibat dari Regrouping Sekolah Dasar, penambahan jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina, dan penambahan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kabupaten Gresik. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk memastikan efisiensi dan akurasi dalam Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sesuai dengan perubahan kondisi tersebut.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2010 ini mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2008 yang berkaitan dengan kode instansi dan kode permasalahan surat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Peraturan ini memastikan adanya pembaruan dan penyesuaian dalam sistem kode yang digunakan untuk kearsipan dan administrasi surat-menyurat di lingkungan pemerintah daerah. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dokumen dan informasi di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 18 November 2010

KODE INSTANSI - KODE PERMASALAHAN - PERSURATAN

2009

Peraturan Bupati Gresik NO 9, BD Kabupaten Gresik 2009

Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2008 tentang Kode Instansi Dan Kode Permasalahan Surat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2008 tentang Kode Instansi dan Kode Permasalahan Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik perlu diubah dengan Peraturan yang baru. Peraturan ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah agar dapat mengakomodasi perubahan Kode Wilayah Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kode Instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2009 ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2008 yang berkaitan dengan Kode Instansi dan Kode Permasalahan Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menyesuaikan Kode Wilayah dan Kode Instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan terkini.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2009

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

Subjek : KODE

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung