Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

PENCARIAN

Judul

Nomor

Tahun

Jenis

Status

Teks Peraturan

Subjek

Kriteria :

Subjek : PENGADAAN BARANG/JASA

Menemukan 4 data dalam 0.4240 detik

Himpunan perundang-undangan yang kami upload bukan merupakan terbitan resmi (hanya sebagai media informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan). Dalam hal terdapat perbedaan naskah ini dengan dokumen asli maka rujukan ada pada terbitan resmi dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Bupati Gresik)

404 262

Nomor 43 Tahun 2023

Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

PENGADAAN BARANG/JASA

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

PENGADAAN BARANG/JASA

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 43, BD Kabupaten Gresik 2023 (43)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia agar memastikan kualitas, nilai manfaat, dan keadilan dalam pengaturan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia perlu ditetapkan untuk memastikan keberlangsungan penyediaan jasa konstruksi yang inklusif, objektif, dan non diskriminatif demi value for money yang optimal.
-	UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 28 Tahun 1999;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 2 Tahun 2017;UU Nomor 6 Tahun 2023;PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 12 Tahun 2021;PP Nomor 12 Tahun 2019;PP Nomor 22 Tahun 2020;PP Nomor 5 Tahun 2021;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERMEN Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 19/PRT/M/2014;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2021;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2021;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022;PERMEN Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023;Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2020;
-	Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2023 ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan pemilihan penyedia jasa konstruksi dilakukan secara selektif guna mendapatkan penyedia yang profesional dan mampu melaksanakan pekerjaan dengan lancar serta menghasilkan konstruksi yang berkualitas. Ruang lingkup peraturan ini mencakup tahapan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pemilihan. Dalam perencanaan pengadaan, terdapat identifikasi kebutuhan, penetapan jenis pekerjaan konstruksi, jadwal pengadaan, anggaran pengadaan pekerjaan konstruksi, dan Detailed Engineering Design. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan dan diharapkan dapat memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Bupati Gresik)

179 172

Nomor 46 Tahun 2022

Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Gresik

PENGADAAN BARANG/JASA

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

PENGADAAN BARANG/JASA

2022

Peraturan Bupati Gresik NO 46, BD Kabupaten Gresik 2022 (46)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Gresik diatur dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pengadaan barang dan jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Gresik ditegaskan dalam Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini disusun berdasarkan pertimbangan tersebut karena pentingnya menetapkan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa untuk memastikan kepatuhan dan ketertiban dalam Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Gresik.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 54 Tahun 2017;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERPRES Nomor 16 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2020;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2020;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2021;Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021;
-	Peraturan yang disusun mencakup berbagai pasal yang mengatur tentang pembentukan daerah, peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah, badan usaha milik daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, terdapat juga pasal-pasal yang menjelaskan tentang metode pemilihan penyedia barang/jasa, harga perkiraan sendiri, pejabat pembuat komitmen, serta pertentangan kepentingan pihak yang terkait. Pasal-pasal tersebut memberikan pedoman bagi BUMD dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan meningkatkan dan menjaga keberlangsungan usaha BUMD. Selain itu, terdapat juga ketentuan mengenai penggunaan produksi dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Dengan demikian, peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif dalam mengatur berbagai aspek terkait pembentukan daerah, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang/jasa.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Bupati Gresik)

121 98

Nomor 31 Tahun 2022

Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun tentang Pedoman Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik

PENGADAAN BARANG/JASA

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

PENGADAAN BARANG/JASA

2022

Peraturan Bupati Gresik NO 31, BD Kabupaten Gresik 2022 (31)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun tentang Pedoman Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

Dalam rangka mencapai efektivitas dan fleksibilitas proses pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah, diberikan kemungkinan pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik berhak mendapatkan fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa guna memastikan ketersediaan barang/jasa dengan kualitas yang lebih baik, harga yang lebih terjangkau, proses pengadaan yang lebih sederhana, cepat, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Badan Layanan Umum Daerah. Oleh karena itu, disusunlah Peraturan Bupati tentang Pedoman Fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik sebagai payung hukum dalam mewujudkan tujuan tersebut.

UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 36 Tahun 2009;UU Nomor 44 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERPRES Nomor 16 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 79 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERMEN Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019;Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2021;Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2022

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Bupati Gresik)

602 246

Nomor 52 Tahun 2021

Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

PENGADAAN BARANG/JASA DESA PEMERINTAHAN DESA

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

PENGADAAN BARANG/JASA DESA - PEMERINTAHAN DESA

2021

Peraturan Bupati Gresik NO 52, BD Kabupaten Gresik 2021 (52)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

ABSTRAK :

-	Penetapan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa merupakan langkah yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. Hal ini menjadi suatu keharusan guna memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa di tingkat desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
-	UU Nomor 6 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 43 Tahun 2014;PP Nomor 60 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018;Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 11 Tahun 2012;Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019;
-	Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan yang dibiayai dengan dana dari APBDesa. Peraturan ini mengatur prinsip-prinsip Pengadaan yang meliputi efisiensi, efektivitas, transparansi, dan keterbukaan. Pembelian Langsung, sebagai salah satu metode pengadaan, diatur untuk pengadaan sampai dengan Rp10.000.000,00 dengan prosedur negosiasi dan pembelian kepada satu Penyedia. Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati sebelumnya dan mulai berlaku sejak diundangkan.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

Subjek : PENGADAAN BARANG/JASA

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung