Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

PENYERTAAN MODAL - BUMD - BADAN USAHA MILIK DAERAH

2021

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 9, LD Kabupaten Gresik 2021 (9)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Modal Dasar Dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta

ABSTRAK :

-

Peraturan Daerah tentang Perubahan Modal Dasar Dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan, memperluas kapasitas cakupan layanan, dan kualitas penyediaan air minum kepada masyarakat. Dengan adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta, dilakukan perubahan terhadap modal dasar Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk memberikan dukungan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan layanan air minum kepada masyarakat.

-

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 265-9/2021 mengatur tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gresik pada Perumda Giri Tirta sebesar Rp113.000.000.000,00. Penambahan ini akan menjadi modal disetor sebelumnya sebesar Rp97.235.404.200,00, yang mengubah modal dasar Perumda Giri Tirta dari Rp200.000.000.000,00 menjadi Rp400.000.000.000,00. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 22 Desember 2021. Penyertaan modal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Selain itu, peraturan ini juga merujuk pada Undang-Undang terkait pembentukan daerah dan peraturan terkait investasi pemerintah.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021

PENYERTAAN MODAL - BUMD - BADAN USAHA MILIK DAERAH

2016

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 13, LD Kabupaten Gresik 2016 (13)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, ini dibentuk untuk mengatur tentang penyertaan modal daerah kepada PDAM.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan ; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan ; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 3 Tahun 1998; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 48 Tahun 2016; PERMEN Keuangan No. 31/PMK.05/2016; PERDA Kab. Gresik No. 19 Tahun 2005; PERDA Kab. Gresik No. 10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 8 Tahun 2013; PERDA Kab. Gresik No. 14 Tahun 2013; PERDA Kab. Gresik No. 16 Tahun 2015;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2015 ini mengatur tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik. Penambahan modal ini ditetapkan dengan nilai sebesar Rp.19.428.976.000. Peraturan ini juga mencakup pedoman dan pengawasan terkait pengelolaan keuangan daerah dan investasi pemerintah daerah.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 16 November 2016

PENYERTAAN MODAL - BUMD - BADAN USAHA MILIK DAERAH

2015

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 16, LD Kabupaten Gresik 2015 (16)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah serta peningkatan pembangunan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah perlu upaya nyata untuk menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan Daerah melalui usaha-usaha penyertaan modal Daerah. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD, sehingga perlu adanya peraturan daerah yang mengatur penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan ; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan ; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 3 Tahun 1998; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERDA Kab. Gresik No. 19 Tahun 2005; PERDA Kab. Gresik No. 10 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 8 Tahun 2013; PERDA Kab. Gresik No. 14 Tahun 2013;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2015 ini mengatur tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat Kabupaten Gresik melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya dari penyertaan modal tersebut.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 09 April 2016

PENYERTAAN MODAL - BUMD - BADAN USAHA MILIK DAERAH

2012

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 24, LD Kabupaten Gresik 2012 (24)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Penambahan modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Gresik diperlukan guna mencapai tujuan tersebut. Selain itu, Pemerintah Daerah juga telah melakukan penyertaan modal berupa uang kepada PDAM Kabupaten Gresik pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Dalam hal ini, Investasi maupun Penyertaan Modal Pemerintah Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik perlu ditetapkan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan ; PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2007; PERDA Kab. Gresik No. 4 Tahun 1986; Peraturan Daerah kabupaten Gresik No. 10 Tahun 2006; PERDA Kab. Gresik No. 9 Tahun 2009; PERDA Kab. Gresik No. 25 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 10 Tahun 2012;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik ini mengatur tentang penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Gresik. Peraturan ini menetapkan penyertaan modal sebesar Rp.3.600.000.000,00 untuk diprioritaskan dalam program legislasi Daerah Tahun 2012. Selain itu, peraturan ini juga mengubah beberapa ketentuan sebelumnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan modal yang disertakan kepada PDAM.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal

PENYERTAAN MODAL - BUMD - BADAN USAHA MILIK DAERAH

2012

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 21, LD Kabupaten Gresik 2012 (21)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Gresik Samudera

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Gresik Samudera ini dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah Kabupaten Gresik serta peningkatan pembangunan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah perlu upaya nyata untuk menambah, membina dan memupuk sumber pendapatan Daerah melalui usaha-usaha penyertaan modal Daerah. Selain itu, sesuai dengan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi maupun penyertaan modal awal Pemerintah Daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah, pemenuhan modal selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini menjadi langkah yang perlu diambil untuk mengatur penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Gresik Samudera.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan ; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 dan diubah keduakalinya dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999; PERDA Kab. Gresik No. 19 Tahun 2005; PERDA Kab. Gresik No. 5 Tahun 2006;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Gresik Samudera ini mengatur tentang penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik ke dalam PT Gresik Samudera. Peraturan ini menjelaskan prosedur dan ketentuan mengenai penyertaan modal, serta tata cara penambahan modal yang akan dianggarkan melalui APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan bahwa segala prosedur lebih lanjut mengenai penyertaan modal akan diatur dengan Peraturan Bupati.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2013

PENYERTAAN MODAL - BUMD - BADAN USAHA MILIK DAERAH

2012

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 1, LD Kabupaten Gresik 2012 (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Gresik Migas

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Gresik Migas ini dibentuk untuk memperkuat permodalan PT. Gresik Migas sebagai Badan Usaha milik daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Hal ini bertujuan agar PT. Gresik Migas dapat mengembangkan usahanya, meraih laba, dan memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Gresik Migas.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan ; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2006; PERDA Kab. Gresik No. 8 Tahun 2009; PERDA Kab. Gresik No. 10 Tahun 2006; PERDA Kab. Gresik No. 32 Tahun 2011;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2012 ini mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Gresik Migas. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui investasi dalam bentuk penyertaan modal. Penyertaan modal tersebut telah menunjukkan peningkatan deviden yang signifikan, sehingga dianggap sebagai prospek bisnis yang menguntungkan bagi Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2012

PENYERTAAN MODAL - BUMD - BADAN USAHA MILIK DAERAH

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 26, LD Kabupaten Gresik 2011 (26)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

ABSTRAK :

-	Peraturan daerah ini dibentuk untuk mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dengan tujuan agar modal perusahaan terus dikembangkan untuk memajukan perekonomian, meraih laba, dan memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Gresik selaku sumber Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, penyertaan modal tersebut juga sesuai dengan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menetapkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah perlu diatur melalui Peraturan Daerah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERDA Kab. Gresik No. 10 Tahun 2006; PERDA Kab. Gresik No. 20 Tahun 2011;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ini mengatur tentang penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik ke dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peraturan ini mencakup detail penyertaan modal yang telah dilakukan hingga tahun anggaran 2010 dan rencana penyertaan untuk tahun 2011. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur dan memastikan penggunaan modal daerah dalam penyertaan modal dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 08 November 2011

PENYERTAAN MODAL - BUMD - BADAN USAHA MILIK DAERAH

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 25, LD Kabupaten Gresik 2011 (25)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian Kabupaten Gresik serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik, yang mengatur penambahan modal pada PDAM Gresik sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) secara bertahap.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan ; PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2007; PERDA Kab. Gresik No. 4 Tahun 1986; Peraturan Daerah kabupaten Gresik No. 10 Tahun 2006; PERDA Kab. Gresik No. 9 Tahun 2009; PERDA Kab. Gresik No. 20 Tahun 2011;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2011 ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Regulasi ini juga menetapkan kerangka kerja bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pengelolaan dan penambahan modal yang diperlukan.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 08 November 2011

PENYERTAAN MODAL - BUMD - BADAN USAHA MILIK DAERAH

2011

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 24, LD Kabupaten Gresik 2011 (24)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik ini dibentuk untuk memenuhi maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, yaitu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta pembangunan Daerah di segala bidang. Selain itu, peraturan ini juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan ; PERDA Kab. Gresik No. 10 Tahun 2006; PERDA Kab. Gresik No. 5 Tahun 2008; PERDA Kab. Gresik No. 20 Tahun 2011;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal pada PD. BPR Bank Gresik ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR Bank Gresik. Peraturan ini menetapkan jumlah modal yang disertakan serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendukung pengembangan keuangan daerah melalui partisipasi dalam modal dasar PD. BPR Bank Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 08 November 2011

PENYERTAAN MODAL - BUMD - BADAN USAHA MILIK DAERAH

2009

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 9, LD Kabupaten Gresik 2009 (9)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait investasi dan penyertaan modal. Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik menjadi strategis guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan layanan air minum kepada masyarakat. Penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Gresik diatur melalui Peraturan Daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal tambahan bagi PDAM sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, regulasi ini menjadi landasan hukum penting dalam pengembangan investasi serta peningkatan pelayanan air minum di Kabupaten Gresik.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 5 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan ;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 10 Tahun 2004;Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004;PP Nomor 16 Tahun 2005;PP Nomor 58 Tahun 2005;PP Nomor 38 Tahun 2007;PP Nomor 1 Tahun 2008;PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006;PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2007;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun1986;PERDA kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006;
-	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pasal-pasal dalam peraturan ini mengatur tentang definisi daerah, tujuan penyertaan modal, serta prosedur penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Gresik. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pelayanan air minum kepada masyarakat dapat ditingkatkan sambil memperhatikan aspek sosial dan ekonomi daerah.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2009

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

Subjek : PENYERTAAN MODAL

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung