Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

RETRIBUSI - RUSUNAWA

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 5, LD Kabupaten Gresik 2020 (5)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Penggunaan Rumah Susun Sederhana Sewa

ABSTRAK :

-

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2018 mengatur tentang penentuan tarif sewa rumah susun yang dilakukan oleh pengguna Barang Milik Negara atau pengelola Barang Milik Daerah. Kewenangan dan tanggung jawab dalam pemanfaatan rumah susun sederhana sewa milik daerah berada pada pengelola barang tersebut. Pengelolaan dan pemanfaatan rumah susun sederhana sewa harus mengacu pada Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Oleh karena itu, diperlukan penetapan Peraturan Daerah untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa penggunaan rumah susun sederhana sewa.

-

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2020 ini mengenai pencabutan Peraturan Daerah sebelumnya terkait retribusi pemakaian rumah susun sederhana sewa. Penjelasan dalam peraturan ini mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri terkait pengelolaan rumah susun. Dalam hal ini, pengelolaan dan pemanfaatan rumah susun sederhana sewa dilakukan berdasarkan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini diperlukan untuk menyesuaikan mekanisme pengelolaan rumah susun dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021

RETRIBUSI - PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 4, LD Kabupaten Gresik 2020 (4)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

ABSTRAK :

-

Peraturan Daerah ini disusun untuk memastikan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan bagi setiap jenis kendaraan bermotor yang memiliki potensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas serta mencemari lingkungan melalui pengujian berkala yang wajib dilakukan. Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan melalui Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Dengan demikian, Penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dianggap perlu untuk mengakomodasi pertimbangan tersebut.

-

Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 8 Tahun 1981;UU Nomor 33 Tahun 2004;UU Nomor 22 Tahun 2009;UU Nomor 25 Tahun 2009;UU Nomor 28 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 55 Tahun 2012;Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993;PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015;PERMEN Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021

RETRIBUSI - PARKIR

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LD Kabupaten Gresik 2020 (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai upaya dalam menghadapi peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Daerah, dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan Parkir yang terencana dan terpadu guna mencapai ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan-ketentuan terkait Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, sebagai langkah strategis untuk optimalisasi pemanfaatan ruang parkir dalam rangka mendukung sistem transportasi dan mobilitas masyarakat di Daerah yang tertib dan teratur.
-	Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 38 Tahun 2004;UU Nomor 22 Tahun 2009;UU Nomor 25 Tahun 2009;UU Nomor 28 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 34 Tahun 2006;PP Nomor 32 Tahun 2011;PP Nomor 55 Tahun 2012;PP Nomor 82 Tahun 2012;PP Nomor 79 Tahun 2013;PP Nomor 74 Tahun 2014;PP Nomor 54 Tahun 2017;PP Nomor 28 Tahun 2018;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERMEN Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014;PERMEN Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;
-	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan-peraturan terkait penyelenggaraan parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada Pasal 51 hingga Pasal 59 yang mengatur mengenai kewenangan, larangan, kewajiban, serta sanksi terkait parkir di Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen, dengan mengidentifikasi dan merangkum setiap pasal yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bupati memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, memberikan sanksi administratif, dan membuat kebijakan terkait parkir di Daerah. Larangan dan kewajiban terkait parkir juga diatur dengan jelas, termasuk mengenai tempat parkir yang dilarang, pembayaran retribusi, dan penggunaan karcis parkir. Selain itu, terdapat ketentuan pidana bagi pelanggaran terkait parkir, seperti pidana kurungan dan denda. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi parkir di Daerah dan dapat menjadi acuan bagi pihak terkait dalam implementasi kebijakan terkait parkir.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021

RETRIBUSI - JASA USAHA

2019

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 11, LD Kabupaten Gresik 2019 (11)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK :

-

Perkembangan kebutuhan pengujian kualitas lingkungan membutuhkan penambahan dan penghapusan jenis pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan di laboratorium lingkungan Unit Pelayanan Teknis laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Kenaikan harga bahan kimia, tarif dasar listrik, dan air, mempengaruhi biaya operasional pengujian di laboratorium, sehingga perlu penyesuaian tarif. Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pertimbangan terhadap hal tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019

RETRIBUSI - PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

2018

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 13, LD Kabupaten Gresik 2018 (13)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ini dibentuk untuk bahwa dalam rangka memberikan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah perlu menetapkan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) huruf j dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun1965; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 66 Tahun 2014; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA Kab. Gresik No. 12 Tahun 2016;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 398-13/2018 ini mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan penyedotan lumpur tinja yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Peraturan ini juga diharapkan dapat menjaga sumber air baku dari pencemaran dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Selain itu, peraturan ini mencakup ketentuan tentang pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018

RETRIBUSI - PERIZINAN TERTENTU

2018

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 11, LD Kabupaten Gresik 2018 (11)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, mengingat adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, serta dengan ditiadakannya Izin Gangguan/HO sebagai salah satu bentuk izin maka pelayanan perizinan izin gangguan pada daerah tidak dapat lagi diberikan karena kewenangan tersebut telah beralih ke Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMEN Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. : Per.30/MEN/2012 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. : Per.57/PERMEN-KP/2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMEN Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. : 49/PERMEN-KP/2014; PERMEN Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. : 15/PERMEN-KP/2016; PERMEN Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. : 71/Permen-KP/2016; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2016; PERDA Kab. Gresik No. 12 Tahun 2016;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini mengatur tentang perubahan-perubahan yang diterapkan pada struktur dan tarif retribusi beberapa jenis izin. Perubahan tersebut mencakup penghapusan beberapa ketentuan dan lampiran yang berkaitan dengan tarif retribusi izin gangguan dan izin usaha perikanan. Peraturan ini bertujuan untuk memperbarui dan menyederhanakan regulasi terkait retribusi perizinan di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018

RETRIBUSI - RSUD UMAR MAS'UD - BAWEAN

2018

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 10, LD Kabupaten Gresik 2018 (10)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau melalui pengaturan retribusi pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 38 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PERPRES No. 72 Tahun 2012; PERPRES No. 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan ; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; Peraturan PERMENKES No. : 269/Menkes/Per/III/2008; Peraturan PERMENKES No. 001 Tahun 2012; Peraturan PERMENKES No. 71 Tahun 2013; Peraturan PERMENKES No. 28 Tahun 2014; Peraturan PERMENKES No. 79 Tahun 2014; Peraturan PERMENKES No. 83 Tahun 2014; Peraturan PERMENKES No. 26 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; Peraturan PERMENKES No. 85 Tahun 2015; Peraturan PERMENKES No. 91 Tahun 2015; Peraturan PERMENKES No. 4 Tahun 2016; Peraturan PERMENKES No. 11 Tahun 2016; Peraturan PERMENKES No. 29 Tahun 2016; Peraturan PERMENKES No. 43 Tahun 2016; Peraturan PERMENKES No. 52 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PERMENKES No. 4 Tahun 2017; Peraturan PERMENKES No. 72 Tahun 2016; Peraturan PERMENKES No. 27 Tahun 2017; Peraturan PERMENKES No. 34 Tahun 2017; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2012;
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik ini mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai triase di Instalasi Gawat Darurat dan pengelompokkan kategori pasien berdasarkan kegawatan. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan standar untuk dokter umum dan spesialis dalam penanganan kegawatdaruratan.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018

RETRIBUSI - PELAYANAN TERA/TERA ULANG

2018

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 5, LD Kabupaten Gresik 2018 (5)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

ABSTRAK :

-	Peraturan ini dibentuk untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Kegiatan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 2 Tahun 1985; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMEN Perdagangan No. : 69/M- DAG/PER/10/2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMEN Perdagangan No. : 78/M- DAG/PER/11/2016; PERMEN Perdagangan Republik Indonesia No. : 26/M-DAG/PER/5/2017; PERMEN Perdagangan Republik Indonesia No. 67 Tahun 2018; PERMEN Perdagangan No. : 68/M- DAG/PER/10/2018; PERDA Kab. Gresik No. 12 Tahun 2016;
-	Dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Metrologi Legal ini mengatur tentang kegiatan pengelolaan metrologi legal, standar dan verifikasi standar, serta penyelenggaraan tera/tera ulang. Peraturan ini juga mencakup aspek pengawasan dan koordinasi serta retribusi pelayanan tera/tera ulang untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan metrologi legal yang berkelanjutan.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018

RETRIBUSI - JASA UMUM - KEUANGAN DAERAH

2018

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 2, LD Kabupaten Gresik 2018 (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK :

-	Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ini dibentuk untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis dan tarif pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaran Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Tarif Kesehatan Dalam Penyelenggaran Program Jaminan Kesehatan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 1974; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PERPRES No. 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 28 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; Peraturan PERMENKES No. 1 Tahun 2012; Peraturan PERMENKES No. 37 Tahun 2012; Peraturan PERMENKES No. 71 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PERMENKES No. 99 Tahun 2015; Peraturan PERMENKES No. 28 Tahun 2014; Peraturan PERMENKES No. 75 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA Kab. Gresik No. 4 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2012;
-	Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ini mengatur tentang perubahan objek dan tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda. Perubahan tersebut mencakup penghapusan beberapa uraian objek retribusi, penambahan objek retribusi baru, dan perubahan tarif atas beberapa objek retribusi yang sudah ada. Regulasi ini bertujuan untuk memperbarui dan menyesuaikan tarif retribusi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 26 April 2018

RETRIBUSI - JASA UMUM

2016

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 8, LD Kabupaten Gresik 2016 (8)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK :

-	a. Peraturan ini dibentuk untuk menindaklanjuti Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 49 P/Hum/2014 terhadap Permohonan Uji Materiil Terhadap Pasal 38A Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012, dengan tujuan untuk mengesuaikan ketentuan Bab VI Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaiman diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2012. b. Peraturan ini dibentuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan tujuan untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 1974; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2012; PERPRES Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014; Keputusan menteri Perhubungan No. KM.66 Tahun 1993; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 1 Tahun 2015; PERDA Kab. Gresik No. 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 16 Tahun 2012;
-	Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 ini mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan ini berisi tentang prosedur dan mekanisme yang harus diikuti dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua peraturan yang dibuat sesuai dengan standar hukum yang berlaku dan terorganisir dengan baik.

CATATAN :

-	Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

Subjek : RETRIBUSI

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung