Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

PENCARIAN

Judul

Nomor

Tahun

Jenis

Status

Teks Peraturan

Subjek

Kriteria :

Subjek : ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Menemukan 4 data dalam 0.4269 detik

Himpunan perundang-undangan yang kami upload bukan merupakan terbitan resmi (hanya sebagai media informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan). Dalam hal terdapat perbedaan naskah ini dengan dokumen asli maka rujukan ada pada terbitan resmi dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Bupati Gresik)

98 144

Nomor 50 Tahun 2023

Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 50, BD Kabupaten Gresik 2023 (50)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

ABSTRAK :

Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 merupakan pedoman untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dengan fokus pada solusi tata kelola terkait isu dan permasalahan yang berdampak pada perbaikan internal dan kinerja organisasi. Dalam konteks penyesuaian terhadap evaluasi reformasi birokrasi yang diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023, diperlukan perubahan dalam Peraturan Bupati tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 untuk mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi reformasi birokrasi di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 27 September 2023

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Bupati Gresik)

130 101

Nomor 22 Tahun 2023

Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 22, BD Kabupaten Gresik 2023 (22)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

ABSTRAK :

Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2021 telah ditetapkan dalam upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Gresik. Road Map Reformasi Birokrasi disusun untuk memberikan arah dalam merencanakan kerja yang efektif, efisien, terukur, konsisten, dan berkelanjutan. Dalam konteks peningkatan capaian pembangunan, diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi, serta perubahan substansi terkait tujuan, sasaran, kegiatan, fokus pelaksanaan, dan indikator reformasi birokrasi. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang menuntut penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi reformasi birokrasi. Melalui Peraturan Bupati tersebut, diharapkan dapat terwujud perbaikan yang signifikan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk periode tahun 2020-2024.

Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2023 merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan arah yang lebih rinci dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam konteks ini, perubahan substansi terkait tujuan, sasaran, kegiatan, fokus pelaksanaan, dan indikator reformasi birokrasi menjadi fokus utama. Dengan demikian, Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing untuk mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Selain itu, perubahan ini juga menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem pengawasan, sinergi antar organisasi, profesionalisme aparat, serta penggunaan teknologi seperti Big Data dan Artificial Intelligence dalam penyusunan kebijakan publik berbasis bukti. Dengan demikian, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi serta efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Bupati Gresik)

166 105

Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2021

Peraturan Bupati Gresik NO 6, BD Kabupaten Gresik 2021 (6)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

ABSTRAK :

Perubahan kebijakan di lingkungan birokrasi pemerintah Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi memerlukan Road Map sebagai pedoman pelaksanaan yang efektif, efisien, terukur, konsisten, dan berkelanjutan. Atas dasar ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Pemerintah Daerah perlu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi guna menjamin implementasi yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan Penetapan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 untuk memberikan arah tentang rencana kerja yang detail dan berkelanjutan.

UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 28 Tahun 1999;UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 5 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 18 Tahun 2016;PP Nomor 12 Tahun 2017;PERPRES Nomor 81 Tahun 2010;PERMEN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013;PERMEN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2020;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan ;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021

Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Bupati Gresik)

93 96

Nomor 38 Tahun 2017

Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2017-2019

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Abstrak

ABSTRAK PERATURAN

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

2017

Peraturan Bupati Gresik NO 38, BD Kabupaten Gresik 2017 (38)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2017-2019

ABSTRAK :

Tentang Laporan Keterangan Bank tentang Transaksi Keuangan Terduga Tindak Pidana : “Setiap Bank wajib menyampaikan Laporan Keterangan kepada PPATK jika melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana terorisme.” (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Peraturan tersebut menjelaskan kewajiban setiap Bank untuk menyampaikan Laporan Keterangan kepada PPATK dalam hal melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana terorisme. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang dan tindak pidana terorisme melalui pengawasan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Bank. Dengan demikian, Bank memiliki peran penting dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana melalui pelaporan transaksi yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

Subjek : ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung