Pencarian Peraturan Bupati Gresik :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

2024

Peraturan Bupati Gresik NO 50, Berita Daerah Kabupaten Gresik

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

ABSTRAK :

-

**** Untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan pedoman tata naskah dinas yang efektif di lingkungan pemerintah daerah. Pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2012, sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang baru mengenai Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

-

UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- -2- Undang Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 43 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 28 Tahun 2012;PERPRES Nomor 95 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021;PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2023;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024
-

PERTANGGUNG JAWABAN - APBD

2024

Peraturan Bupati Gresik NO 49, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 50

Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK :

-

Dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2024 mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2023, diperlukan penetapan Peraturan Bupati yang menguraikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan panduan dan kerangka kerja yang diperlukan guna memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024
-

PERUBAHAN

2024

Peraturan Bupati Gresik NO 48, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 49

Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK :

-

ini menjelaskan proses penetapan dan perubahan Peraturan Bupati Gresik terkait Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pada awalnya, Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2024 digunakan sebagai dasar untuk menentukan standar harga satuan tersebut. Kemudian, berdasarkan berbagai surat edaran dan komunikasi dari sejumlah instansi pemerintah daerah, termasuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, terdapat usulan perubahan peraturan bupati tersebut. Setelah mempertimbangkan kebutuhan untuk mengakomodasi masukan dan hasil rapat pembahasan, pemerintah memandang perlu untuk menetapkan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 guna memastikan relevansi dan akurasi standar harga satuan biaya operasional kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024
-

PERUBAHAN

2024

Peraturan Bupati Gresik NO 47, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 47

Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK :

-

Dalam rangka memastikan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta untuk mencapai tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2023. Peraturan ini memberikan pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan telah mengalami beberapa perubahan, terbaru dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024. Selain itu, berdasarkan notulen rapat pada tanggal 4 Juli 2024 yang menyangkut insentif pemungutan pajak daerah dan berbagai surat usulan perubahan, disadari perlunya melakukan perubahan lebih lanjut pada peraturan tersebut. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk pengaturan yang lebih jelas dan adaptif, ditetapkanlah Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2023.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024
-

PEDOMAN - PENGELOLAAN KEUANGAN

2024

Peraturan Bupati Gresik NO 46, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 46

Peraturan Bupati Gresik Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina Kabupaten Gresik menjadi prioritas utama untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Untuk memastikan pengelolaan keuangan BLUD RSUD Ibnu Sina berjalan dengan tertib, lancar, efisien, efektif, dan akuntabel, diperlukan pengaturan mengenai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Selain itu, penetapan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dianggap penting. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkanlah Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik.
-	UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 15 Tahun 2004;UU Nomor 33 Tahun 2004;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 6 Tahun 2023;UU Nomor 17 Tahun 2023;PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 12 Tahun 2021;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 79 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023;Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2019;Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021;Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2022;
-	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengelolaan anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada proses penyusunan, penyesuaian, dan pengelolaan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang menjadi dasar operasional keuangan RSUD. Penelitian ini mengkaji bagaimana perubahan anggaran dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, termasuk penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional dan APBD, serta bagaimana belanja diatur untuk tidak melampaui ambang batas fleksibilitas yang telah ditetapkan. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana RBA dan DPA diintegrasikan dalam perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh bupati dan direktur RSUD, serta bagaimana pengelolaan kas dan penatausahaan keuangan RSUD dilaksanakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas regulasi anggaran dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di sektor publik, khususnya di RSUD.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024
-

PERUBAHAN

2024

Peraturan Bupati Gresik NO 45, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 45

Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024

ABSTRAK :

-

ini menjelaskan tentang pentingnya mengimplementasikan perubahan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024. Berdasarkan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, terdapat kebutuhan untuk menyampaikan rancangan perubahan RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah agar dapat ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah. Selain itu, mengacu pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023, penyesuaian prioritas RKPD tahun 2024 harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, yang memerlukan perubahan RKPD tahun 2024. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 hingga Triwulan II menunjukkan ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan, program, dan kegiatan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Bupati mengenai perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024.

-

UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 28 Tahun 1999;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 25 Tahun 2004;UU Nomor 25 Tahun 2009;UU Nomor 17 Tahun 2007;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 1 Tahun 2022;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 20 Tahun 2004;PP Nomor 8 Tahun 2008;PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 17 Tahun 2017;PP Nomor 38 Tahun 2017;PP Nomor 45 Tahun 2017;PP Nomor 2 Tahun 2018;PP Nomor 12 Tahun 2019;PP Nomor 13 Tahun 2019;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERPRES Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 109 Tahun 2020;PERPRES Nomor 15 Tahun 2010;PERPRES Nomor 59 Tahun 2017;PERPRES Nomor 80 Tahun 2019;PERPRES Nomor 18 Tahun 2020;PERPRES Nomor 111 Tahun 2022;PERPRES Nomor 52 Tahun 2023;PERMENDAGRI Nomor 15 Tahun 2008;PERMEN Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 55 Tahun 2017;PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017;PERMEN Sosial Nomor 9 Tahun 2018;PERMEN Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 56 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2021;PERMEN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022;PERMENDAGRI Nomor 10 Tahun 2023;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023;PERDA Provinsi Jawa Timur 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021;Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023;Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024
-

KEUANGAN DAERAH

2024

Peraturan Bupati Gresik NO 44, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 44

Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK :

-

Penetapan Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi landasan penting dalam perencanaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2023 yang telah mengalami beberapa perubahan, ditetapkan Standar Harga Satuan untuk APBD Tahun Anggaran 2024. Namun, seiring dengan usulan dari berbagai instansi seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pertanian, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, muncul kebutuhan untuk mengajukan Standar Harga Satuan Biaya Operasional untuk tahun anggaran selanjutnya. Usulan tersebut tercatat dalam berbagai surat dengan tanggal dan nomor yang spesifik, mengindikasikan perlunya adaptasi terhadap Standar Harga Satuan yang ada. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 sebagai respons atas pertimbangan yang ada. Penyesuaian ini ditujukan untuk memastikan kesesuaian anggaran dengan kebutuhan operasional dan dinamika perkembangan di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024
-

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

2024

Peraturan Bupati Gresik NO 43, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 43

Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Desa

ABSTRAK :

-

Pengelolaan keuangan di Desa memerlukan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan efisiensi yang harus dilakukan secara tertib dan disiplin. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan didukung oleh Surat Edaran Nomor: 100.3.3.3/1629/SJ, yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan transaksi non tunai menggunakan Siskeudes-Link bagi desa di kabupaten dan kota, dikeluarkan pada 2 April 2024. Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.3.3.3/2890/BPD, tanggal 5 Juli 2023, juga mengemukakan pentingnya implementasi transaksi non tunai di tingkat pemerintah desa. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan ini, dirasa perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati terkait pelaksanaan transaksi non tunai di desa.

-

UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 22 Tahun 2020;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017;Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2024
-

SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI - SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIk

2024

Peraturan Bupati Gresik NO 42, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 42

Peraturan Bupati Gresik Nomor 42 Tahun 2024 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-

dokumen ini menjelaskan urgensi dari penerapan manajemen keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menjamin aspek-aspek krusial seperti kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, serta aplikasi SPBE. Implementasi ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020, yang mensyaratkan penerapan SNI ISO/IEC 27001 bagi sistem elektronik strategis dan/atau tinggi di ruang lingkup publik. Selain itu, kebijakan ini menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan mengacu pada Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2023 tentang Smart City, serta Surat Edaran Badan Siber dan Sandi Negara terkait format kebijakan internal manajemen keamanan informasi SPBE. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gresik merasa perlu untuk mengeluarkan Peraturan Bupati sebagai landasan hukum bagi Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di wilayah tersebut.

-

UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 71 Tahun 2019;PERPRES Nomor 95 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020;Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2023;Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021;Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2023;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2024
-

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2024

Peraturan Bupati Gresik NO 40, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

ABSTRAK :

-

ini membahas pentingnya penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dalam mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di daerah, serta efisiensi alokasi sumber daya. Penyusunan RKPD harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi. Proses penyusunannya melibatkan penyempurnaan oleh Bupati berdasarkan masukan dari Gubernur dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, kemudian diajukan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan dan pengesahan. Berdasarkan kebutuhan akan perencanaan yang sinergis dan legalitas formal, ditetapkanlah Peraturan Bupati mengenai RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025.

-

UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 28 Tahun 1999;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 25 Tahun 2004;UU Nomor 17 Tahun 2007;UU Nomor 25 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 1 Tahun 2022;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 8 Tahun 2008;PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 17 Tahun 2017;PP Nomor 38 Tahun 2017;PP Nomor 45 Tahun 2017;PP Nomor 2 Tahun 2018;PP Nomor 12 Tahun 2019;PP Nomor 13 Tahun 2019;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 76 Tahun 2021;PERPRES Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 109 Tahun 2020;PERPRES Nomor 80 Tahun 2019;PERMEN Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2017;PERMENDAGRI Nomor 55 Tahun 2017;PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017;PERMEN Sosial Nomor 9 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 56 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2021;PERMEN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022;PERMENDAGRI Nomor 10 Tahun 2023;PERMEN Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009;PERDA Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024
-

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

PERATURAN BUPATI GRESIK

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung