Pencarian Peraturan Bupati Gresik :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - KECAMATAN

2006

Peraturan Bupati Gresik NO 15, BD Kabupaten Gresik 2006 (914)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kecamatan

ABSTRAK :

-	a. Peraturan Bupati ini dibentuk untuk memfasilitasi pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dengan menetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan. b. Peraturan Bupati ini dibentuk untuk menjalankan konsideran sebagaimana disebutkan pada huruf a dengan menetapkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam Peraturan Bupati.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas, dan fungsi kecamatan di Kabupaten Gresik. Peraturan ini menetapkan struktur organisasi yang mencakup Camat dan berbagai seksi yang mendukung operasional kecamatan. Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan tanggung jawab masing-masing bagian dalam kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 18 April 2006

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

2006

Peraturan Bupati Gresik NO 14, BD Kabupaten Gresik 2006 (913)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini dibentuk untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas sosial guna mencegah penyebaran virus Covid-19.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik ini mengatur tentang pengelolaan dan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Gresik. Peraturan ini mencakup pembentukan unit pelaksana teknis, koordinasi jabatan fungsional, serta tugas dan fungsi Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 18 April 2006

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - RUMAH SAKIT UMUM GRESIK

2006

Peraturan Bupati Gresik NO 13, BD Kabupaten Gresik 2006 (912)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit Umum Gresik Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mengatur penjabaran tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dan kelancaran pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik, sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik ini mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerja RSUD di Kabupaten Gresik. Peraturan ini mencakup pembagian tugas dan fungsi antar bagian serta pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam RSUD untuk mendukung pencapaian visi dan misi RSUD sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 18 April 2006

ORGANISASI - KELEMBAGAAN - DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

2006

Peraturan Bupati Gresik NO 12, BD Kabupaten Gresik 2006 (911)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik. Tujuannya adalah untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan perijinan dan memastikan pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Gresik terwujud. Oleh karena itu, disusunlah penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik dalam peraturan ini yang akan ditetapkan oleh Bupati.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan ini mengatur tentang struktur organisasi, tugas, dan fungsi dari unit-unit yang ada dalam Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik. Peraturan ini juga mencakup pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang bertugas melaksanakan sebagian tugas perijinan dan penanaman modal di wilayah yang lebih luas. Selain itu, peraturan ini menetapkan jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 18 April 2006

PELABUHAN KHUSUS PTINDONESIA 'MARINA SHIPYARD'

2006

Peraturan Bupati Gresik NO 11, BD Kabupaten Gresik 2006 (883)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2006 tentang Persetujuan Pengelolaan Dermaga Pelabuhan Khusus Guna Menunjang Kegiatan Industri Galangan Pembuatan Dan Perbaikan Kapal Dan Perahu PT Indonesia 'Marina Shipyard'

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mengatur secara khusus tentang pelabuhan yang dapat diselenggarakan untuk kepentingan sendiri berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Gresik. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk menunjang kelancaran kegiatan PT. INDONESIA MARINA SHIPYARD dalam mengoperasikan fasilitas Dermaga guna kepentingan sendiri di bidang industri pembuatan dan perbaikan kapal dan perahu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam lampiran a dan b di atas.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik ini mengatur tentang pengelolaan dan operasional Dermaga Pelabuhan Khusus yang hanya diizinkan untuk kegiatan pembuatan dan perbaikan kapal dan perahu. Peraturan ini juga menetapkan bahwa pembinaan dan pengawasan operasional dermaga dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik bersama dengan instansi lain yang berkaitan. Selain itu, peraturan ini mengubah ijin yang dimiliki oleh PT. PRIMA MARINA SHIPYARD menjadi PT. INDONESIA MARINA SHIPYARD sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 14 April 2006

INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA - PONDOK PESANTREN - EKONOMI

2006

Peraturan Bupati Gresik NO 10, BD Kabupaten Gresik 2006 (782)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Modal Industri Kecil Rumah Tangga Dan Pondok Pesantren Di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2006

ABSTRAK :

-	Peraturan Modal Usaha Industri Kecil dan Pondok Pesantren ini dibentuk untuk memperlancar kegiatan usaha industri kecil dan pondok pesantren dalam rangka meningkatkan kemajuan dan daya saingnya.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2006 ini mengatur tentang bantuan modal untuk industri kecil rumah tangga dan pondok pesantren di Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk memperlancar kegiatan usaha agar dapat lebih maju dan bersaing. Dana yang dialokasikan untuk bantuan modal ini sebesar Rp. 800.000.000,00 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 05 April 2006

KPA DEKONSENTRASI 2006

2006

Peraturan Bupati Gresik NO 9, BD Kabupaten Gresik 2006 (566)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik Sumber Dana APBD (Dekonsentrasi) Tahun Anggaran 2006

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03/Menkes/SK/I/2006 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggungjawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Keuangan Negara APBN Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2006, dengan menetapkan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2006 ini mengatur tentang penetapan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran untuk peningkatan upaya kesehatan perorangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik dengan sumber dana APBD (Dekonsentrasi) tahun anggaran 2006. Peraturan ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang memerlukan penetapan pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara. Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan ini adalah dr. M. Thohir HS., MS, yang menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola di Rumah Sakit Umum Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2006

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DPRD - DPRD

2006

Peraturan Bupati Gresik NO 8, BD Kabupaten Gresik 2006 ()

Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bhakti 2004 – 2009

ABSTRAK :

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2006

PEGAWAI TIDAK TETAP - TENAGA KONTRAK MUSIMAN - KEPEGAWAIAN

2006

Peraturan Bupati Gresik NO 7, BD Kabupaten Gresik 2006 (157)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Atau Tenaga Kontrak Musiman

ABSTRAK :

-	Peraturan ini dibentuk untuk mengubah Keputusan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak Musiman yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati, dalam rangka penyesuaian ruang/gaji.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2006 ini mengatur tentang perubahan atas Keputusan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2005 yang berisi tentang pedoman pengangkatan pegawai tidak tetap atau tenaga kontrak musiman. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan ruang gaji sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Peraturan ini juga mengacu pada beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang relevan dengan pengelolaan kepegawaian dan otonomi daerah.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2006

STANDART HARGA SATUAN

2006

Peraturan Bupati Gresik NO 6, BD Kabupaten Gresik 2006 (156)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2006 tentang Standart Harga Satuan Pekerjaan Tahun Anggaran 2006

ABSTRAK :

-	Peraturan Harga Satuan Pekerjaan ini dibentuk untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pembangunan dengan tujuan mencapai keseragaman dalam pengajuan usulan dan pembuatan perencanaan bagi Unit Satuan Kerja. Hal ini perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati untuk memastikan keseragaman dalam penetapan harga satuan pekerjaan.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2006 ini mengatur tentang Standart Harga Satuan Pekerjaan Tahun Anggaran 2006 yang berisi tentang pedoman harga untuk unit satuan kerja dalam pengajuan usulan pembuatan perencanaan proyek pembangunan. Harga satuan yang ditetapkan merupakan harga tertinggi yang dapat dibeli pada Triwulan I Tahun Anggaran 2006 dan belum termasuk PPN. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran pembangunan di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2006

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

PERATURAN BUPATI GRESIK

Kriteria :

Jenis : Peraturan Bupati Gresik

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung