Materi yang disajikan dalam konteks di atas terkait dengan regulasi dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Gresik, Indonesia. Terdapat beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi pembentukan peraturan-peraturan di tingkat daerah, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu, terdapat juga Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah yang mengatur berbagai aspek, mulai dari pembentukan peraturan hingga pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konteks Kabupaten Gresik, terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan ini mengatur mengenai struktur organisasi pemerintahan daerah, termasuk bagian administrasi dan keuangan yang terdiri dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Administrasi dan Keuangan memiliki peran penting dalam menyusun rencana kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan keuangan RSUD Gresik Sehati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bagian ini juga bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian di wilayah Kabupaten Gresik.

Dengan demikian, materi pokok dari konteks ini adalah mengenai regulasi dan peraturan yang mengatur tata kelola pemerintahan daerah, pembentukan perangkat daerah, serta peran bagian administrasi dan keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta pembangunan daerah di Kabupaten Gresik.