Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA - KEUANGAN DESA - PEMERINTAH DESA

2022

Peraturan Bupati Gresik NO 76, BD Kabupaten Gresik 2022 (76)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK :

-

Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, diperlukan standar biaya umum desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

-

Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2022 mengatur tentang Standar Biaya Umum Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa Pemerintah Desa harus menggunakan standar satuan harga barang dan standar harga satuan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Jika terdapat harga satuan biaya umum kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati, maka akan diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati dengan menyesuaikan harga pasar dan/atau Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dipublikasikan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA - KEUANGAN DESA - PEMERINTAH DESA

2022

Peraturan Bupati Gresik NO 74, BD Kabupaten Gresik 2022 (74)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK :

-

Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 diperlukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun tersebut dan pedoman yang diatur oleh Peraturan Bupati setiap tahun. Oleh karena itu, Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan untuk memberikan panduan yang jelas dalam proses penyusunan anggaran desa pada tahun anggaran tersebut.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA - KEUANGAN DESA - PEMERINTAH DESA

2021

Peraturan Bupati Gresik NO 4, BD Kabupaten Gresik 2021 (4)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK :

-

Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 merupakan ketetapan yang diperlukan berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pedoman ini memberikan arahan dan ketentuan mengenai penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk tahun anggaran 2021. Dengan demikian, peraturan tersebut merupakan langkah penting dalam pengaturan keuangan desa guna mencapai pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

-

Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2021 mengatur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Peraturan ini merujuk pada berbagai undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan ini, dijelaskan definisi-daftar istilah yang berkaitan dengan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, rekening kas desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, alokasi dana desa, dan dana desa. Peraturan ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait pengelolaan keuangan daerah dan desa. Dengan demikian, peraturan ini memberikan pedoman yang jelas bagi penyusunan anggaran desa tahun anggaran 2021 di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA - KEUANGAN DESA - PEMERINTAH DESA

2019

Peraturan Bupati Gresik NO 59, BD Kabupaten Gresik 2019 (59)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK :

-	Mohon maaf, namun saya tidak dapat melihat peraturan atau dokumen yang ingin Anda gunakan sebagai sumber untuk diambil abstraknya. Mohon cantumkan peraturannya agar saya dapat membantu membuat abstraknya.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA - KEUANGAN DESA - PEMERINTAH DESA

2017

Peraturan Bupati Gresik NO 10, BD Kabupaten Gresik 2017 (10)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK :

-	a. Peraturan Rencana Anggaran Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ini dibentuk untuk menyusun standar harga satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana anggaran. b. Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ini dibentuk untuk menetapkan standar harga satuan biaya operasional berdasarkan pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ini mengatur tentang pedoman dan standar biaya yang harus diikuti oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang efisien dan transparan. Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini berisi detail dari standar harga satuan yang diacu dalam penyusunan anggaran desa.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 28 April 2017

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA - KEUANGAN DESA - PEMERINTAH DESA

2015

Peraturan Bupati Gresik NO 35, BD Kabupaten Gresik 2015

Peraturan Bupati Gresik Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini dibentuk untuk memberikan petunjuk dalam penilaian dan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa yang telah diajukan oleh camat.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Gresik Kepada Camat Dalam Rangka Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ini mengatur tentang proses delegasi wewenang dari Bupati kepada Camat untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara efektif dan transparan. Selain itu, peraturan ini juga memberikan pedoman bagi Camat dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di tingkat desa.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2015

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA - KEUANGAN DESA - PEMERINTAH DESA

2014

Peraturan Bupati Gresik NO 15, BD Kabupaten Gresik 2014

Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini dibentuk untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Bupati wajib melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Peraturan ini juga diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi agar tercipta kepastian berdasarkan tahapan, administrasi, dan materi yang baik.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 35 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERDA Kab. Gresik No. 12 tahun 2006; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2008; PERDA Kab. Gresik No. 3 tahun 2009; PERDA Kab. Gresik No. 10 Tahun 2009; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2010; PERDA Kab. Gresik No. 3 Tahun 2010; PERDA Kab. Gresik No. 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan ; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2012; Evaluasi adalah sinkronisasi/harmonisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah desa sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan agar tidak ber; Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945.; Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.; Bupati adalah Bupati Gresik.; Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.; Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.; Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.; Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.; Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 2 (1) Rancangan peraturan desa; Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam mengevaluasi desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan desa; Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam mengevaluasi desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan desa; Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan peraturan desa; Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan desa; Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan peraturan desa; Aspek substansi anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan nasional, kebijakan daerah dan Kebijakan desa yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan. E. Evaluasi; Persiapan Evaluasi a. Tim Evaluasi 1) Sesuai dengan PERBUP Gresik No. 34 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Gresik No. 15 Tahun 2013 bahwa salah satu tugas Bagian Hukum adalah melaksanakan evaluasi dan klarifikasi produk hukum desa 2) Dalam melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 tahun 2014; PP No. 72 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2007; PERDA Kab. Gresik No. 12 tahun 2006; PERDA Kab. Gresik No. 20 Tahun 2006; PERDA Kab. Gresik No. 3 Tahun 2009; PERDA Kab. Gresik No. 10 Tahun 2009; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2010; PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2012; PERDA Kab. Gresik No. .... Tahun ......; PERBUP Gresik No. .... Tahun .....; PERBUP Gresik No. .... Tahun ....; Peraturan Desa ............... Kecamatan ..................... No. ..... Tahun .....; Peraturan Desa ............... Kecamatan ..................... No. ..... Tahun .....;
-	Dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 ini mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan desa. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Materi pokok dalam peraturan ini meliputi rincian pendapatan desa, alokasi anggaran untuk pembangunan desa, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan keuangan desa.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2014

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

2023

Peraturan Desa NO 7, LDes 2023 (07):hlm.

Peraturan Desa Kedunganyar Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK :

CATATAN :

-	Peraturan desa mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

2023

Peraturan Desa NO 6, LDes 2023 (6): 24 Hlm.

Peraturan Desa Banyuurip Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK :

CATATAN :

-	Peraturan desa mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2023

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

Subjek : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung