BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
2010
Peraturan Bupati Gresik NO 22, BD Kabupaten Gresik 2010
Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2010 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Kabupaten Gresik
| ABSTRAK : |
| - |
Penetapan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Gresik merupakan langkah penting dalam memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terkait dengan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, serta penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Dengan adanya organisasi baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, dibutuhkan keberadaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Gresik yang diatur melalui Peraturan Bupati Gresik. |
| - |
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;PP Nomor 32 Tahun 1979;PP Nomor 101 Tahun 2000;PP 12 Tahun 2002;PP Nomor 13 Tahun 2002;PP Nomor 9 Tahun 2003;PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2005;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 156 Tahun 1995; |
| - |
Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2010 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Gresik merupakan aturan yang ditetapkan untuk memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. Badan Pertimbangan tersebut terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota, Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian, dan anggota lainnya dari pejabat eselon II. Tugas utama Ketua Badan Pertimbangan adalah menentukan waktu sidang, memimpin sidang, memberikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang, memberikan bimbingan kepada Sekretaris, dan mengusulkan kepada Gubernur Jawa Timur mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan struktural. Penetapan Badan Pertimbangan ini diharapkan dapat memperkuat proses kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. |
|
| CATATAN : |
| - |
Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2010 |
| - |
|
|
