Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

BLUD - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - LIMBAH CAIR DOMESTIK

2022

Peraturan Bupati Gresik NO 82, BD Kabupaten Gresik 2022 (82)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik Pada Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik pada Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik adalah sebuah regulasi yang diterbitkan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengelolaan limbah cair domestik. Pembentukan standar pelayanan minimal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis dan Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan adanya Peraturan Bupati ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan limbah cair domestik oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis di Kabupaten Gresik.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012;PP Nomor 65 Tahun 2005;PP Nomor 2 Tahun 2018;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 79 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2018;Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2021;Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2021;
-	Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik pada Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik merupakan sebuah regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan minimal dalam pengelolaan limbah cair domestik di Kabupaten Gresik. Dalam peraturan ini, dijelaskan mengenai definisi-daftar istilah yang digunakan, kewenangan, pembinaan, pengawasan, serta ketentuan penutup. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan dan diterbitkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik diatur secara terperinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022

BLUD - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - LIMBAH CAIR DOMESTIK

2022

Peraturan Bupati Gresik NO 81, BD Kabupaten Gresik 2022 (81)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik Pada Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2022-2026

ABSTRAK :

-

Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2022-2026 merupakan dokumen yang disusun untuk merencanakan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan guna mencapai visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan Rencana Strategis tersebut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 yang mewajibkan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik Pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2022-2026 demi tercapainya perencanaan program dan kegiatan yang efektif dan berkelanjutan.

-

UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 30 Tahun 2014;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015;PERMENDAGRI Nomor 79 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2018;Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2021;Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2021;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022

BLUD - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - LIMBAH CAIR DOMESTIK

2022

Peraturan Bupati Gresik NO 80, BD Kabupaten Gresik 2022 (80)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik Pada Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Otonomi daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, termasuk pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik sebagai bagian dari urusan wajib bidang perumahan dan permukiman. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik, diperlukan pemberian otonomi kepada manajemen Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik berdasarkan asas efektif, efisien, dan produktif. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik Kabupaten Gresik.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 30 Tahun 2014;PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017;PERMENDAGRI Nomor 79 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2018;Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2021;Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2021;
-	Peraturan ini mengatur tentang tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Pengelolaan Lingkungan dan Cipta Dalam (BLUD UPT PLCD) yang meliputi kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya, BLUD UPT PLCD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan saling menguntungkan. Selain itu, pengelolaan lingkungan dan limbah juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melindungi sumber-sumber air baku yang dimanfaatkan oleh BLUD UPT PLCD. Penegakan aturan dan tata kelola di BLUD UPT PLCD juga melibatkan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang biayanya dibebankan pada BLUD UPT PLCD. Prinsip saling menguntungkan dalam kerja sama dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial, dengan ketentuan pelaksanaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022

BLUD - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - PUSKESMAS - KESEHATAN

2021

Peraturan Bupati Gresik NO 86, BD Kabupaten Gresik 2021 (86)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati Gresik tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gresik Peraturan Bupati ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang mengatur penggunaan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah untuk belanja operasional dan belanja modal. Untuk meningkatkan kinerja keuangan dan pelayanan, diperlukan pedoman pemanfaatan dana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gresik. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dibentuklah Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gresik. Peraturan ini bertujuan untuk menyusun pedoman yang menjelaskan penggunaan dana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan prinsip-prinsip bisnis yang sehat, transparan, dan efisien.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 36 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 12 Tahun 2017;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 79 Tahun 2018;PERMEN Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016;PERMEN Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018;PERMEN Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019;Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2019;
-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pemanfaatan dana pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gresik. Maksud dari peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan dana pendapatan pada BLUD Puskesmas untuk melaksanakan tugasnya, sedangkan tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan dana tersebut berjalan secara efektif, efisien, transparan, adil, non-diskriminatif, akuntabel, dan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Ruang lingkup peraturan ini mencakup pengaturan mengenai penggunaan dana yang diterima oleh BLUD Puskesmas sesuai dengan pelayanan kesehatan yang diberikan. Dengan demikian, peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana pendapatan pada BLUD Puskesmas digunakan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021

BLUD - PUSKESMAS - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

2019

Peraturan Bupati Gresik NO 50, BD Kabupaten Gresik 2019 (50)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Gresik Tahun 2019-2023

ABSTRAK :

-	Peraturan yang dimaksud : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Berikut adalah abstrak yang diambil dari Peraturan tersebut : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan undang-undang yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia. Undang-undang ini memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Penegakan hak asasi manusia oleh negara diatur dalam Undang-Undang ini, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di lembaga-lembaga negara. Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kewajiban negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia serta sanksi bagi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang berlaku secara universal.
-	Menetapkan : PERATURAN BUPATI;
-	Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gresik untuk periode 2019-2023. Dalam peraturan ini, dijelaskan definisi-daftar istilah yang digunakan, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). BLUD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis yang memberikan pelayanan kesehatan dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Rencana Strategis yang disusun untuk 5 tahun mendatang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan BLUD Puskesmas dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja melalui analisis bisnis. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan dan diterbitkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik pada tanggal 30 Desember 2019.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019

BLUD - RSUD IBNU SINA - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

2019

Peraturan Bupati Gresik NO 11, BD Kabupaten Gresik 2019 (11)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	- Penetapan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Peraturan ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kerumahsakitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui regulasi ini, diatur kembali Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik guna memastikan pengelolaan Badan Layanan Umum pada rumah sakit ini berjalan dengan baik sesuai standar yang berlaku. Penetapan peraturan tersebut didasarkan pada pertimbangan penting akan kebutuhan untuk mengatur kembali tata kelola Badan Layanan Umum di rumah sakit demi memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 29 Tahun 2004;UU Nomor 36 Tahun 2009;UU Nomor 44 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 36 Tahun 2014;PP Nomor 32 Tahun 1996;PP Nomor 23 Tahun 2005;PP Nomor 65 Tahun 2005;PP Nomor 49 Tahun 2013;PP Nomor 93 Tahun 2015;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERPRES Nomor 77 Tahun 2015;PERMEN Kesehatan Nomor : 971/MENKES/PER/XI/2009;PERMEN Kesehatan Nomor : 755/MENKES/PER/IV/2011;PERMEN Kesehatan Nomor : 49/MENKES/PER/VIII/2013;PERMEN Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014;PERMEN Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015;PERMEN Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016;PERMEN Kesehatan Nomor 63 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 79 Tahun 2018;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772/MENKES/SK/VI/2002;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2008;
-	Peraturan Bupati yang baru diterbitkan pada tahun 2019 ini mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan rumah sakit umum daerah di Kabupaten Gresik. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan mengenai kerja sama pihak ketiga, pengelolaan barang, tata kelola klinis, serta tata cara review dan perbaikan. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan tugas dan kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten terkait penyediaan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengelolaan rumah sakit dapat dilakukan secara efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019

BLUD - RSUD IBNU SINA - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

2010

Peraturan Bupati Gresik NO 15, BD Kabupaten Gresik 2010

Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Ibnu Sina Kabupaten Gresik Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh

ABSTRAK :

-

Surat Keputusan Bupati Nomor 180/2411/HK/403.14/2007 tentang Penetapan Penerapan RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik dengan Status Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh, memerlukan penilaian kinerja yang obyektif, transparan, dan berkesinambungan. Diperlukan penyusunan pedoman teknis tentang penilaian kinerja RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik untuk Tim Penilai sebagai acuan dalam tugasnya, yang diatur oleh Peraturan Bupati Gresik.

-

Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2009 mengatur Pedoman Teknis Penilaian Kinerja RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh. Peraturan ini dikeluarkan untuk memastikan penilaian kinerja RSUD dilakukan secara obyektif, transparan, dan berkesinambungan setelah penetapan RSUD Ibnu Sina sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Pedoman teknis penilaian kinerja RSUD Ibnu Sina diarahkan agar Tim Penilai dapat melaksanakan tugasnya dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. Selain itu, hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Dengan demikian, peraturan ini menjadi acuan penting dalam menilai kinerja RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2010

BLUD - PENGADAAN BARANG/JASA

2007

Peraturan Bupati Gresik NO 40, BD Kabupaten Gresik 2007 (2035)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mengatur Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik ini mengatur tentang pengadaan barang/jasa oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang memperkenankan fleksibilitas tertentu dalam proses pengadaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Peraturan ini juga menetapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan praktek bisnis yang sehat sebagai dasar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Selain itu, peraturan ini memberikan kewenangan kepada Panitia Pengadaan yang dibentuk khusus oleh Kepala SKPD BLUD untuk melaksanakan tugas pengadaan sesuai dengan nilai transaksi yang ditentukan.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 17 September 2007

BLUD - RSUD IBNU SINA - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

2007

Peraturan Bupati Gresik NO 39, BD Kabupaten Gresik 2007 (2034)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

ABSTRAK :

-	Peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik Sebagai BLUD ini dibentuk untuk meningkatkan dan memantapkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik kepada masyarakat secara maksimal dengan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik ini mengatur tentang pengelolaan keuangan dan operasional RSUD yang berstatus BLUD-Bertahap. Peraturan ini memberikan batasan fleksibilitas dalam pengelolaan dana, barang, dan piutang, namun tidak dalam pengelolaan investasi, utang, dan pengadaan barang dan jasa belanja modal. RSUD harus memenuhi persyaratan untuk menjadi BLUD penuh dalam waktu maksimal tiga tahun, jika tidak, status BLUD-Bertahap dapat dibatalkan.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 17 September 2007

BLUD - RSUD IBNU SINA - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - RBA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

2007

Peraturan Bupati Gresik NO 37, BD Kabupaten Gresik 2007 (2032)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik Sebagai Badan Layanan Umum Daerah

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mengatur tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan rencana bisnis dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran rumah sakit umum daerah Kabupaten Gresik sebagai badan layanan umum daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
-	Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-	Dalam Peraturan Bupati Gresik ini mengatur tentang pengelolaan keuangan dan administrasi oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan prosedur penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) oleh Bupati.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 17 September 2007

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

Subjek : BLUD

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung