Pencarian :: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

COVID-19

2022

Peraturan Bupati Gresik NO 14, BD Kabupaten Gresik 2022 (14)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan Dan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Gresik disusun sebagai upaya penghargaan bagi para tenaga kesehatan yang telah berperan aktif dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah. Peraturan ini berfokus pada memberikan insentif kepada tenaga kesehatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, prinsip kehati-hatian, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penetapan peraturan ini juga bertujuan untuk mempercepat proses penggantian biaya penyakit infeksi COVID-19 guna memastikan kelangsungan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit yang melayani pasien COVID-19. Seiring dengan adanya Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus COVID-19 Varian Omicron, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati sebelumnya demi menjaga kemampuan keuangan daerah. Dengan pertimbangan ini, penetapan Peraturan Bupati baru tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dalam Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Gresik menjadi suatu kebutuhan mendesak.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 4 Tahun 1984;UU Nomor 24 Tahun 2007;UU Nomor 36 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 36 Tahun 2014;UU Nomor 6 Tahun 2018;PP Nomor 40 Tahun 1991;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/4239/2021;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/5673/2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2021;
-	Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2022 mengatur tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dalam Penanganan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Gresik. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai prosedur pengajuan insentif bagi tenaga kesehatan dan non-kesehatan dalam pelayanan vaksinasi COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Selain itu, peraturan ini juga memberikan insentif kepada tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien COVID-19 dan Pelaku Perjalanan Luar Negeri di Tempat Observasi Terpadu. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mencabut Peraturan Bupati Gresik sebelumnya yang terkait dengan masalah ini.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2022

COVID-19

2022

Peraturan Bupati Gresik NO 3, BD Kabupaten Gresik 2022 (3)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Mohon maaf, namun saya tidak melihat peraturan yang Anda maksud. Apakah Anda bisa memberikan peraturan atau dokumen tertentu yang ingin digunakan untuk membuat abstrak?

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2022

COVID-19

2021

Peraturan Bupati Gresik NO 32, BD Kabupaten Gresik 2021 (32)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberian Jaring Pengaman Sosial Kepada Pekerja/Buruh Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Deasese 2019 Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-

Penyebaran Virus Corona Disease 2019 di Kabupaten Gresik telah menimbulkan dampak yang luas, termasuk korban jiwa, kerugian harta benda, serta gangguan sosial dan ekonomi masyarakat. Pandemi ini juga menyebabkan kesulitan keuangan bagi sektor usaha dan pekerja/buruh di Gresik, dengan ancaman pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan Penetapan Peraturan Bupati tentang Pemberian Jaring Pengaman Sosial kepada Pekerja/Buruh yang Terdampak Pandemi Virus Corona Disease 2019 di Kabupaten Gresik untuk membantu pemulihan ekonomi dan masyarakat yang terkena dampak.

-

UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 4 Tahun 1984;UU Nomor 13 Tahun 2003;UU Nomor 24 Tahun 2007;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 30 Tahun 2014;PP Nomor 40 Tahun 1991;PP Nomor 21 Tahun 2008;PP Nomor 39 Tahun 2012;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2020;PERMENDAGRI Nomor 39 Tahun 2020;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2021

COVID-19

2021

Peraturan Bupati Gresik NO 24, BD Kabupaten Gresik 2021 (24)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2021 tentang Posko Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati tentang Posko Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Gresik. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Gresik semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis serta mengancam dan mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk mengurangi beban kondisi masyarakat yang terkena dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, diperlukan pelayanan sosial oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang terarah, terpadu. Dalam rangka memaksimalkan pelayanan sosial, maka perlu dibentuk posko penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati tentang Posko Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Gresik diperlukan berdasarkan pertimbangan tersebut.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 11 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 39 Tahun 2012;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2020;
-	Peraturan Bupati Kabupaten Gresik tentang Posko Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 merupakan sebuah regulasi yang mengatur tata cara penanganan COVID-19 di wilayah tersebut. Dalam peraturan ini, dijelaskan mengenai definisi-daftar istilah terkait COVID-19, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta pembentukan relawan posko. Relawan posko yang ditetapkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, dan akan diberikan insentif sebesar Rp2.500.000,00 setiap bulan. Koordinasi dalam penanganan COVID-19 juga diatur dalam peraturan ini, dimulai dari tahap persiapan hingga pelaporan. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2021 di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021

COVID-19

2021

Peraturan Bupati Gresik NO 22, BD Kabupaten Gresik 2021 (22)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan Dan Pemakaman Jenazah Akibat Infeksi Coronavirus Disease 2019

ABSTRAK :

-

Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan Dan Pemakaman Jenazah Akibat Infeksi Coronavirus Disease 2019 disusun sebagai langkah preventif untuk mencegah penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang telah ditetapkan sebagai penyakit infeksi emerging tertentu yang menimbulkan wabah kedaruratan kesehatan masyarakat dunia. Dengan semakin meningkatnya pasien Coronavirus Disease 2019 yang meninggal, diperlukan tim yang siaga dalam penanganan jenazah baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Penghargaan dan insentif perlu diberikan kepada tenaga kesehatan dan relawan yang berperan dalam penanganan jenazah Coronavirus Disease 2019. Oleh karena itu, Penetapan Peraturan Bupati ini menjadi penting sebagai upaya dalam menanggulangi dampak infeksi Coronavirus Disease 2019, khususnya dalam pemulasaraan dan pemakaman jenazah yang terinfeksi.

-

UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 4 Tahun 1984;UU Nomor 24 Tahun 2007;UU Nomor 36 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 36 Tahun 2014;PP Nomor 40 Tahun 1991;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2016;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021

COVID-19

2021

Peraturan Bupati Gresik NO 18, BD Kabupaten Gresik 2021 (18)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan Dan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Penetapan Peraturan Bupati tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dalam Penanganan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Gresik telah dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada para tenaga kesehatan yang berjuang dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Pedoman pengelolaan keuangan daerah, prinsip kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi landasan dalam pemberian insentif tersebut. Perubahan kebijakan dalam rangka percepatan penggantian biaya penyakit infeksi COVID-19 bertujuan untuk memastikan kelangsungan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat. Penyesuaian ini juga dilakukan sebagai respons terhadap Keputusan Menteri Kesehatan tentang pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Dengan demikian, Peraturan Bupati tersebut akan memberikan panduan yang jelas dan tepat terkait mekanisme penggantian biaya pelayanan kesehatan serta pemberian insentif bagi para tenaga kesehatan di Kabupaten Gresik dalam upaya penanggulangan COVID-19.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 4 Tahun 1984;UU Nomor 24 Tahun 2007;UU Nomor 36 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 36 Tahun 2014;UU Nomor 6 Tahun 2018;PP Nomor 40 Tahun 1991;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan ;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2016;
-	Peraturan Bupati Kabupaten Gresik tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dalam Penanggulangan Corona Virus Disease merupakan sebuah regulasi yang ditetapkan untuk memberikan pedoman dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Gresik. Peraturan ini mencakup definisi-definisi penting seperti daerah, pemerintah daerah, dan rumah sakit yang menjadi rujukan penanganan pasien COVID-19. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang alat pelindung diri, tempat observasi terpadu, serta fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah yang berperan dalam penanggulangan COVID-19. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 14 Juli 2021 dan diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan pandemi di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2021

COVID-19

2021

Peraturan Bupati Gresik NO 14, BD Kabupaten Gresik 2021 (14)

Peraturan Bupati No 14 Tahun 2021 Perlindungan Sosial Untuk Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Marbot Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Dalam rangka mencerdaskan anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa, peran tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan marbot dalam pendidikan formal dan non formal, serta dalam pelaksanaan ibadah dan kemakmuran masjid sangatlah fundamental dari sisi spiritual. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan risiko guncangan dan kerentanan sosial terhadap kelangsungan hidup tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan marbot. Perlindungan sosial perlu diberikan sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyelenggaraan Perlindungan Sosial berdasarkan peraturan yang mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Peraturan Bupati tentang Perlindungan Sosial untuk Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Marbot Dampak Pandemi COVID-19 di Kabupaten Gresik perlu ditetapkan.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 11 Tahun 2009;UU Nomor 36 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 39 Tahun 2012;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2020;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERMEN Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020;Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2021;
-	Peraturan Bupati Kabupaten Gresik tentang Perlindungan Sosial untuk Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Marbot Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 memiliki tujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial yang dihadapi oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk melaporkan pemberian perlindungan sosial kepada Bupati dalam waktu 7 hari kerja setelah penerima manfaat menerima bantuan. Data penerima manfaat Perlindungan Sosial disediakan oleh berbagai instansi, seperti Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mekanisme pengelolaan data dilakukan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dengan memastikan data yang dikirim mencakup informasi penting seperti nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 20 Mei 2021 di Kabupaten Gresik.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021

COVID-19

2021

Peraturan Bupati Gresik NO 10, BD Kabupaten Gresik 2021 (10)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan Dan Pemberian Insentif Serta Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Covid-19 Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Insentif Serta Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Gresik Dalam konteks status keadaan darurat bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang masih berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, serta untuk menjaga kelangsungan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit yang menangani COVID-19 di Kabupaten Gresik, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Insentif Serta Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) perlu mengalami perubahan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, diperlukan penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 guna mengatur secara lebih detail mengenai penggantian biaya pelayanan kesehatan, insentif, dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Kabupaten Gresik.

-

Peraturan Bupati ini mengenai perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 terkait penggantian biaya pelayanan kesehatan, insentif, dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di Kabupaten Gresik. Pasal-pasal dalam peraturan ini mengatur pembiayaan yang dibebankan pada APBD, pengajuan kepada Pemerintah Pusat, serta penyesuaian pembayaran pada APBD Tahun Anggaran 2021. Peraturan ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 2 Maret 2021.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2021

COVID-19

2020

Peraturan Bupati Gresik NO 50, BD Kabupaten Gresik 2020 (51)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Gresik diterbitkan dalam rangka memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akses Pendidikan yang berkualitas. Adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengharuskan masyarakat hidup berdampingan dengan ancaman virus tersebut dan terus melakukan upaya pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk menjaga keseimbangan tersebut, diperlukan kebijakan pada masa transisi guna menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta protokol pencegahan penyebaran virus tersebut sebagai tatanan kehidupan baru. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan produktif di tengah pandemi, namun tetap aman dari penularan penyakit Covid-19 sebagai upaya menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah.

-

UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 4 Tahun 1984;UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;UU Nomor 36 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 2 Tahun 2020;PP Nomor 21 Tahun 2020;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN 3 Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020;Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/Kb/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ;Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2020;Keputusan Bupati Gresik Nomor : 800/485 /HK/437.12/2020;

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2020

COVID-19

2020

Peraturan Bupati Gresik NO 23, BD Kabupaten Gresik 2020 (24)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan Dan Pemberian Insentif Serta Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Gresik

ABSTRAK :

-	Peraturan Bupati tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Insentif Serta Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan untuk mempercepat penanggulangan bencana wabah COVID-19 di Daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan kesehatan COVID-19 yang bermutu dan prima serta proses penggantian biaya penyakit infeksi COVID-19 agar terjamin kesinambungan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit. Pemerintah Kabupaten Gresik didorong oleh kewajiban dalam Penanggulangan Bencana untuk mendanai segala biaya yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19. Selain itu, penghargaan kepada tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 juga merupakan hal penting yang perlu diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan Peraturan Bupati ini merupakan langkah yang diperlukan dalam upaya penanganan COVID-19 di Daerah.
-	UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 4 Tahun 1984;UU Nomor 24 Tahun 2007;UU Nomor 36 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 36 Tahun 2014;UU Nomor 6 Tahun 2018;PP Nomor 40 Tahun 1991;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019;Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020;Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/238/2020;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/278/2020;Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2016;Keputusan Bupati Gresik Nomor : 188/290/HK/437.12/2020;
-	Peraturan ini mengatur tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah. Proses pengajuan insentif harus dilakukan melalui Bupati dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari unsur Satuan Pengawasan Internal, unsur pelayanan di Fasilitas Kesehatan dan/atau Institusi Kesehatan, serta unsur manajemen di Fasilitas Kesehatan dan/atau Institusi Kesehatan. Tim Verifikasi bertugas melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang dipersyaratkan, membuat catatan hasil verifikasi, serta menyampaikan hasil verifikasi kepada Pengusul dan Kepala Dinas. Kelengkapan berkas pengajuan insentif mencakup Keputusan dari pimpinan Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan terkait COVID-19.

CATATAN :

-	Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2020

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Kriteria :

Subjek : COVID-19

JDIH Kabupaten Gresik

Subscribe Produk Hukum

Statistik Pengunjung