081335001911   hukum@gresikkab.go.id

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Peraturan Bupati Gresik
  Admin        348       142
PENCARIAN
Himpunan perundang-undangan yang kami upload bukan merupakan terbitan resmi (hanya sebagai media informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan). Dalam hal terdapat perbedaan naskah ini dengan dokumen asli maka rujukan ada pada terbitan resmi dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Gresik.
  
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundangan-undangan
Jenis Dokumen Hukum
Peraturan Bupati Gresik
Judul
Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
T.E.U Badan
Kabupaten Gresik
Nomor Peraturan
2
Singkatan Jenis
PERBUP
Tahun Terbit
2025
Tempat Penetapan
Gresik
Tanggal Penetapan/Pengundangan
30-01-2025
Subjek
BPHTB - MBR
Sumber
BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 2
Status
Berlaku
Bahasa
Indonesia
Lokasi
Bagian Hukum Setda Kab. Gresik
Bidang Hukum
Hukum Administrasi Pemerintahan
Lampiran
Fulltext Dokumen Peraturan :   2025Pb3525002.pdf
Abstrak Peraturan :   2025absPb3525002.pdf
Penandatangan
FANDI AKHMAD YANI
Peraturan Terkait
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Dokumen Terkait
Urusan Pemerintahan
Hukum - pemerintahan umum
Pemrakarsa
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik
Bagikan
Halaman ini telah diakses 348 kali
  
MATERI POKOK PERATURAN
Materi pokok dalam dokumen tersebut mencakup definisi dan ruang lingkup pajak daerah, khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang meliputi definisi pajak, subjek pajak, wajib pajak, dan hak atas tanah dan/atau bangunan. Selain itu, dijelaskan juga tentang pengecualian objek BPHTB untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta kriteria yang menentukan MBR berdasarkan besaran penghasilan.
  
ABSTRAK

BPHTB - MBR

2025

Peraturan Bupati Gresik NO 2, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 2

Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

ABSTRAK :
-   Peraturan Bupati Gresik tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor : 3015/KPTS/M/2024, dan Nomor : 600.10-4849 Tahun 2024, yang bertujuan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah.
-   Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-   Dalam Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ini mengatur tentang pembebasan BPHTB bagi MBR serta kriteria MBR. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Selain itu, peraturan ini juga mendefinisikan objek BPHTB yang meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan.
CATATAN :
-   Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2025
-   Status Peraturan bupati gresik Berlaku

BPHTB - MBR

2025

Peraturan Bupati Gresik NO 2, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 2

Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

ABSTRAK:
-   Peraturan Bupati Gresik tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor : 3015/KPTS/M/2024, dan Nomor : 600.10-4849 Tahun 2024, yang bertujuan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah.
-   Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
-   Dalam Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ini mengatur tentang pembebasan BPHTB bagi MBR serta kriteria MBR. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Selain itu, peraturan ini juga mendefinisikan objek BPHTB yang meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan.
CATATAN:
-   Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2025
-   Status Peraturan bupati gresik Berlaku
  DOWNLOAD ABSTRAK
  
FILE VERSI INGGRIS
  
STATUS PERATURAN
Status
Berlaku
Keterangan
Halo, WARGA GRESIK Saya adalah mesin penjawab berbasis teknologi ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Kecerdasan Buatan) yang ditugaskan untuk menjawab pertanyaan seputar Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2025 Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. KETIK PERTANYAAN ANDA kemudian tekan [enter].