081335001911   hukum@gresikkab.go.id

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Peraturan Bupati Gresik
  Admin        714       317
PENCARIAN
Himpunan perundang-undangan yang kami upload bukan merupakan terbitan resmi (hanya sebagai media informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan). Dalam hal terdapat perbedaan naskah ini dengan dokumen asli maka rujukan ada pada terbitan resmi dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Gresik.
  
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundangan-undangan
Jenis Dokumen Hukum
Peraturan Bupati Gresik
Judul
Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
T.E.U Badan
Gresik (Kabupaten)
Nomor Peraturan
25
Singkatan Jenis
PERBUP
Tahun Terbit
2024
Tempat Penetapan
Gresik
Tanggal Penetapan/Pengundangan
18-04-2024
Subjek
TUGAS DAN FUNGSI
Sumber
BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 25
Status
Berlaku
Bahasa
Indonesia
Lokasi
Bagian Hukum Setda Kab. Gresik
Bidang Hukum
Lampiran
Fulltext Dokumen Peraturan :   2024Pb3525025.pdf
Abstrak Peraturan :   2024absPb3525025.pdf
Penandatangan
FANDI AKHMAD YANI
Peraturan Terkait
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
Dokumen Terkait
Urusan Pemerintahan
Hukum tata usaha negara
Pemrakarsa
Bagian Organisasi dan Tata laksana
Bagikan
Halaman ini telah diakses 714 kali
  
MATERI POKOK PERATURAN
  
ABSTRAK

TUGAS DAN FUNGSI

2024

Peraturan Bupati Gresik NO 25, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 25

Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK :
-   Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, diperlukan harmonisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra pemerintah desa. Hal ini juga sejalan dengan pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana pemerintah daerah memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, kebutuhan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa memerlukan pembaruan melalui Peraturan Bupati agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati mengenai Tata Kelola Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
-   UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 6 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 30 Tahun 2014;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 11 Tahun 2021;PP Nomor 37 Tahun 2023;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015;PERMENDAGRI Nomor 81 Tahun 2015;PERMENDAGRI Nomor 84 Tahun 2015;PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2016;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 47 Tahun 2016 Tahun;PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2017;PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2017;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017;PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020;PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2020;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2017;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021;Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018;Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019;Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021;Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022;Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2023;
CATATAN :
-   Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 18 April 2024
-   Status Peraturan bupati gresik Berlaku

TUGAS DAN FUNGSI

2024

Peraturan Bupati Gresik NO 25, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 25

Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:
-   Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, diperlukan harmonisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra pemerintah desa. Hal ini juga sejalan dengan pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana pemerintah daerah memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, kebutuhan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa memerlukan pembaruan melalui Peraturan Bupati agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati mengenai Tata Kelola Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
-   UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 6 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 30 Tahun 2014;UU Nomor 6 Tahun 2023;PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019;PP Nomor 12 Tahun 2017;PP Nomor 11 Tahun 2021;PP Nomor 37 Tahun 2023;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015;PERMENDAGRI Nomor 81 Tahun 2015;PERMENDAGRI Nomor 84 Tahun 2015;PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2016;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 47 Tahun 2016 Tahun;PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2017;PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2017;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017;PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020;PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2020;PERMEN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2017;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2021;Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018;Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019;Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021;Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022;Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2023;
CATATAN:
-   Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 18 April 2024
-   Status Peraturan bupati gresik Berlaku
  DOWNLOAD ABSTRAK
  
FILE VERSI INGGRIS
  
STATUS PERATURAN
Status
Berlaku
Keterangan
Halo, WARGA GRESIK Saya adalah mesin penjawab berbasis teknologi ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Kecerdasan Buatan) yang ditugaskan untuk menjawab pertanyaan seputar Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2024 Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. KETIK PERTANYAAN ANDA kemudian tekan [enter].