Materi pokok dari Peraturan Bupati Gresik Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Gresik Newsroom di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik mencakup beberapa hal penting. Pertama, peraturan ini menekankan pentingnya efektivitas penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui berita/pemberitaan yang merupakan bentuk informasi tentang peristiwa atau fakta. Dalam konteks ini, penyusunan pedoman pelaksanaan Gresik Newsroom di lingkungan pemerintah kabupaten menjadi krusial untuk memastikan informasi kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah tersampaikan dengan baik.

Kedua, peraturan ini merujuk pada Undang-Undang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Gresik Newsroom harus mematuhi ketentuan hukum terkait pers, keterbukaan informasi publik, transaksi elektronik, dan pelayanan publik.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk efisiensi pelaksanaan layanan informasi, seperti komputer atau smartphone, jaringan listrik, dan jaringan internet. Pembiayaan untuk pelaksanaan peraturan ini berasal dari APBD, dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dengan demikian, Peraturan Bupati Gresik Nomor 42 Tahun 2023 memberikan landasan hukum dan pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan Gresik Newsroom di lingkungan pemerintah kabupaten, dengan fokus pada efektivitas penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui berita yang akurat dan terpercaya.