Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik merupakan sebuah langkah penting dalam meningkatkan kinerja pegawai pemerintah di daerah tersebut. Dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa poin penting yang mengatur tentang pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam berbagai situasi. Misalnya, pengurangan TPP sebesar 2% dari total realisasi TPP bulan berjalan bagi ASN yang tidak memenuhi kewajiban tertentu. Selain itu, terdapat ketentuan baru mengenai batas waktu pengisian laporan aktivitas harian pada aplikasi SI-PANTAS, yang harus dilakukan paling lambat 5 hari berikutnya.

Perubahan juga mencakup ketentuan baru terkait mutasi jabatan ASN. ASN yang mengalami mutasi jabatan diwajibkan membuat target kinerja baru berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. Pembayaran TPP jabatan baru dihitung berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas tersebut. Selain itu, bagi ASN Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang pindah masuk ke daerah baru, TPP baru akan diberikan pada tahun berikutnya sejak ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur pemberian TPP sebesar 50% dari yang seharusnya diterima bagi ASN yang tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan tindakan merugikan negara atau daerah, seperti tidak membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan kinerja dan disiplin pegawai pemerintah di Kabupaten Gresik dapat ditingkatkan, sehingga pelayanan publik juga dapat meningkat secara keseluruhan.