Materi pokok dari peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2023 adalah tentang pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa denda atas piutang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam rangka Hari Pahlawan Nasional Republik Indonesia ke-78. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah dengan intensifikasi pemungutan retribusi daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang telah diubah, Bupati memiliki kewenangan untuk memberikan pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan retribusi.

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 27 September 2023. Jangka waktu penghapusan atau pengurangan sanksi administratif piutang retribusi IMB berlaku dari tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Dengan demikian, peraturan ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang memiliki piutang retribusi IMB untuk memanfaatkan kesempatan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dalam rentang waktu yang telah ditentukan.

Selain itu, peraturan ini juga mengacu pada berbagai undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, peraturan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengatur kebijakan keuangan dan administratif terkait dengan retribusi daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.