Peraturan Bupati Gresik Nomor 51 Tahun 2009 mengenai perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2007 tentang penetapan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Surabaya - Mojokerto merupakan sebuah regulasi yang mengatur mengenai pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum, khususnya dalam proyek pembangunan jalan tol tersebut. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan mengenai besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada pemilik tanah, seperti tanah milik PT. PENDI MUNGIL / PT. BUMI MENARA HIJAU dan PT. KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES. Besaran ganti kerugian tanaman dan bangunan juga diatur dalam peraturan ini.

Perubahan dalam peraturan ini dilakukan karena adanya kendala dalam pembayaran ganti rugi kepada PT. KERAMIK DIAMOND INDUSTRIES yang tidak terealisasi karena sumber dana yang tidak tersedia. Oleh karena itu, perlu dilakukan musyawarah mufakat kembali terhadap pembayaran ganti rugi tersebut. Peraturan ini mengacu pada berbagai undang-undang terkait agraria, larangan pemakaian tanah tanpa izin, pencabutan hak atas tanah, pemerintahan daerah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kebijakan nasional di bidang pertanahan, dan ketentuan pelaksanaan keputusan presiden terkait pengadaan tanah.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan proses pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Surabaya - Mojokerto dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, peraturan ini juga menegaskan pentingnya musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah terkait pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah yang terkena dampak proyek pembangunan infrastruktur.