Materi pokok dari dokumen tersebut mencakup beberapa hal penting terkait dengan pajak dan administrasi keuangan pemerintah daerah. Pertama, terdapat penjelasan mengenai pemateraian yang wajib dilakukan untuk dokumen tertentu, seperti materai tempel, materai elektronik, dan materai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri. Sanksi denda dan pidana diberlakukan bagi pelanggaran terkait dengan pemalsuan materai atau penggunaan materai palsu. Selain itu, dokumen terkait dengan penanganan bencana alam, kegiatan sosial, keagamaan, program pemerintah, kebijakan lembaga moneter, jasa keuangan, dan perjanjian internasional dapat dibebaskan dari bea materai.

Kemudian, dokumen juga mencakup informasi tentang pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah terhadap penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Pembayaran yang wajib dipotong PPh Pasal 21 meliputi gaji, tunjangan, honorarium, upah, dan pembayaran lainnya. Tarif pajak penghasilan yang bersifat final untuk hadiah atau penghargaan perlombaan kepada wajib pajak dalam negeri juga diatur dalam dokumen tersebut.

Selain itu, terdapat ketentuan terkait dengan wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang memiliki peredaran bruto melebihi batas tertentu. Besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final, pengenaan pajak berdasarkan peredaran bruto usaha, dan ketentuan pengenaan tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak yang telah melebihi batas peredaran bruto tertentu dalam satu tahun pajak juga dijelaskan.

Dokumen tersebut juga mencakup informasi terkait dengan biaya tol yang dapat diberikan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas darat dengan kendaraan pribadi atau dinas/operasional. Selain itu, terdapat ketentuan terkait dengan pertemuan/rapat yang melibatkan narasumber, baik secara panel maupun individu, termasuk jumlah narasumber, durasi penyampaian materi, diskusi, dan pemberian honorarium. Jumlah sesi pertemuan/rapat disesuaikan dengan kebutuhan atau pencapaian output kegiatan, dengan peserta utama berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.