Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2023 mengenai pencabutan Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2019 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah dan Komponen Darah di Palang Merah Indonesia Kabupaten Gresik merupakan sebuah keputusan yang didasari oleh pertimbangan yang jelas. Dalam penjelasan peraturan tersebut, disebutkan bahwa Peraturan Bupati sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah. Oleh karena itu, perlu adanya pencabutan Peraturan Bupati sebelumnya untuk menjaga konsistensi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dalam konteks hukum di Indonesia, peraturan daerah seperti Peraturan Bupati Gresik ini memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat. Pencabutan peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga kejelasan dan keberlakuan hukum di tingkat daerah. Dengan demikian, keputusan Bupati Gresik untuk mencabut Peraturan Bupati sebelumnya menunjukkan komitmen dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan.

Selain itu, peraturan ini juga mencerminkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, pencabutan Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2019 menjadi sebuah langkah yang sejalan dengan upaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.