Materi pokok dari Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik mencakup beberapa hal penting. Pertama, peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pemanfaatan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait kebutuhan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Dalam penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah, koordinasi pengelolaan dilakukan oleh Bagian Hukum. Hal ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi Hukum. Dokumen Hukum yang dimaksud meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

Sistem Informasi Hukum diatur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama melalui website resmi https://jdih.gresikkab.go.id. Website ini terintegrasi dengan berbagai instansi terkait, seperti website JDIH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, website JDIH Kementerian Dalam Negeri, website JDIH Provinsi Jawa Timur, website Pemerintah Daerah, dan Intelligent Operations Platform.

Selain itu, pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum juga dapat dilengkapi dengan fitur-fitur seperti profil, visi, misi, tugas, fungsi, struktur organisasi, standar operasional prosedur, infografis, abstrak, frequently asked questions, live chat, dan inovasi lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, Peraturan Bupati ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum yang diperlukan.