Materi pokok dari rangkaian undang-undang dan peraturan yang disebutkan adalah tentang perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik. Undang-undang dan peraturan tersebut mengatur tentang pembentukan daerah kota besar, sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, penataan ruang, serta keuangan negara. Selain itu, terdapat juga peraturan daerah yang mengatur rencana pembangunan jangka panjang dan menengah di tingkat provinsi dan kabupaten.

Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2023 merupakan perubahan kedua atas peraturan sebelumnya terkait rencana strategis perangkat daerah Kabupaten Gresik. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Perubahan ini penting untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Selain itu, terdapat juga peraturan pemerintah yang mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perangkat daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, standar pelayanan minimal, dan pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, materi pokok dari rangkaian undang-undang dan peraturan tersebut adalah tentang perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, pembentukan daerah, penataan ruang, serta tata kelola pemerintahan daerah. Semua regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan di tingkat daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.