Peraturan Bupati tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah dan Komponen Darah di Palang Merah Indonesia Kabupaten Gresik merupakan sebuah regulasi yang mengatur tentang biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna darah di Kabupaten Gresik. Peraturan ini mencakup berbagai aspek terkait dengan pelayanan darah, termasuk penghitungan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dan pembayaran yang harus dilakukan oleh pengguna darah.

Dalam Peraturan Bupati tersebut, dijelaskan bahwa penghitungan BPPD didasarkan pada biaya satuan pengolahan dan pelayanan darah, yang mencakup biaya operasional pengelolaan dan peningkatan pelayanan darah di Unit Donor Darah (UDD) PMI. Besaran BPPD untuk pasien peserta BPJS dan non-BPJS serta uji silang serasi ditetapkan berbeda, demikian juga untuk BDRS dan uji silang serasi. Pembayaran BPPD dilakukan secara langsung saat pengguna darah mengambil darah atau komponen darah di UDD PMI. Bagi pengguna darah yang ditanggung oleh instansi, perusahaan, atau asuransi kesehatan, pembayarannya dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.

Peraturan ini juga mengatur bahwa BPPD dapat dikembalikan kepada pengguna darah jika darah belum diserahkan oleh UDD PMI. Hal ini menunjukkan adanya ketentuan yang melindungi hak pengguna darah dalam hal pembayaran yang telah dilakukan.

Dengan adanya Peraturan Bupati ini, diharapkan pelayanan darah di Kabupaten Gresik dapat terjamin kualitasnya dan proses pengelolaannya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna darah mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati, diharapkan dapat tercipta tata kelola pelayanan darah yang transparan, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gresik.