Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2013 mengatur tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Peraturan ini diterbitkan sebagai respons terhadap perubahan signifikan terkait visi misi program Keluarga Berencana setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Salah satu alasan pentingnya peraturan ini adalah untuk memastikan sinergitas antara program Keluarga Berencana dan pembangunan kependudukan, yang sebelumnya tidak terkoordinasi dengan baik karena kurangnya lembaga yang fokus menangani masalah penduduk.

Dalam konteks ini, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Gresik memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. Peraturan ini juga merujuk pada regulasi tingkat nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, menunjukkan pentingnya koordinasi antara tingkat daerah dan nasional dalam hal kebijakan keluarga berencana.

Dengan adanya Peraturan Bupati ini, diharapkan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dapat beroperasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan prinsip pengarusutamaan gender, yang merupakan komitmen untuk memastikan kesetaraan gender dalam setiap aspek pembangunan.

Dengan demikian, Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2013 menjadi landasan hukum yang penting dalam mengatur tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Gresik, serta memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku baik di tingkat daerah maupun nasional.