Materi pokok yang dapat disusun berdasarkan konteks yang diberikan adalah tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2017 mengatur mekanisme pengendalian gratifikasi yang efektif dan efisien serta transparan. Tujuan dari pengendalian gratifikasi adalah untuk mencegah terjadinya praktek suap dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa setiap Pejabat/Pegawai yang menerima gratifikasi wajib melaporkan hal tersebut kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dalam waktu yang telah ditentukan. Laporan gratifikasi harus disampaikan kepada KPK dalam jangka waktu tertentu, terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan gratifikasi.

Selain itu, terdapat definisi-definisi penting seperti formulir pelaporan gratifikasi, laporan gratifikasi, dan pemeliharaan barang gratifikasi. Pemeliharaan barang gratifikasi mencakup menerima, menyimpan, melakukan inventarisir, dan memanfaatkan/menyalurkan barang gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan gratifikasi yang diterima.

Peraturan Bupati Gresik juga menekankan pentingnya pelindungan hukum bagi setiap Pejabat/Pegawai yang menyampaikan laporan gratifikasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pelapor agar tidak mengalami tekanan atau ancaman dalam melaporkan gratifikasi yang diterima.

Dengan demikian, pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik merupakan langkah penting dalam mencegah korupsi dan praktek suap. Melalui mekanisme yang transparan dan efektif, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.