081335001911   hukum@gresikkab.go.id

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
Peraturan Bupati Gresik
  Admin        572       361
PENCARIAN
Himpunan perundang-undangan yang kami upload bukan merupakan terbitan resmi (hanya sebagai media informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan). Dalam hal terdapat perbedaan naskah ini dengan dokumen asli maka rujukan ada pada terbitan resmi dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Gresik.
  
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundangan-undangan
Jenis Dokumen Hukum
Peraturan Bupati Gresik
Judul
Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
T.E.U Badan
Gresik (Kabupaten)
Nomor Peraturan
43
Singkatan Jenis
PERBUP
Tahun Terbit
2023
Tempat Penetapan
Kabupaten Gresik
Tanggal Penetapan/Pengundangan
31-08-2023
Subjek
PENGADAAN BARANG/JASA
Sumber
BD Kabupaten Gresik 2023 (43)
Status
Berlaku
Bahasa
Indonesia
Lokasi
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
Bidang Hukum
Hukum Administrasi Pemerintahan
Lampiran
Fulltext Dokumen Peraturan :   2023Pb3525043.pdf
Abstrak Peraturan :   2023absPb3525043.pdf
Penandatangan
FANDI AKHMAD YANI
Peraturan Terkait
Dokumen Terkait
Urusan Pemerintahan
Perangkat Daerah - Kepegawaian
Pemrakarsa
Kabupaten Gresik. Bupati
Bagikan
Halaman ini telah diakses 572 kali
  
MATERI POKOK PERATURAN
Materi pokok dari peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia mencakup beberapa poin penting. Pertama, terdapat rumus untuk menghitung nilai saldo kas minimal yang dipersyaratkan dalam proses pengadaan. Rumus tersebut melibatkan persentase besaran uang muka (%UMs dan %UMn), nilai HPS, nilai penawaran terkoreksi penyedia, serta sisa kemampuan paket (SKP). Evaluasi terhadap pemenuhan saldo kas minimal dilakukan berdasarkan saldo kas pada rekening koran atau dokumen bank lainnya.

Selain itu, terdapat persyaratan kualifikasi bagi peserta tender/penyedia yang harus memenuhi nilai saldo kas minimal yang dipersyaratkan. Nilai saldo kas minimal harus dipertahankan minimal sampai penetapan pemenang. Dokumen pemilihan juga mencakup persyaratan dan ketentuan penawaran teknis, seperti sertifikat kompetensi kerja untuk personel manajerial.

Dalam proses penyusunan dan penetapan HPS, PPK harus mendokumentasikan data riwayat dan informasi pendukung, serta memperhitungkan biaya overhead, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai. Uang muka yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan setiap pemberian uang muka harus disertai dengan rincian penggunaan dan penyerahan jaminan uang muka.

Poin-poin tersebut merupakan inti dari peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2023, yang mengatur prosedur pengadaan pekerjaan konstruksi melalui penyedia dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan memahami dan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, diharapkan proses pengadaan dapat berjalan dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  
ABSTRAK

PENGADAAN BARANG/JASA

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 43, BD Kabupaten Gresik 2023 (43)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

ABSTRAK :
-   Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia agar memastikan kualitas, nilai manfaat, dan keadilan dalam pengaturan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia perlu ditetapkan untuk memastikan keberlangsungan penyediaan jasa konstruksi yang inklusif, objektif, dan non diskriminatif demi value for money yang optimal.
-   UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 28 Tahun 1999;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 2 Tahun 2017;UU Nomor 6 Tahun 2023;PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 12 Tahun 2021;PP Nomor 12 Tahun 2019;PP Nomor 22 Tahun 2020;PP Nomor 5 Tahun 2021;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERMEN Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 19/PRT/M/2014;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2021;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2021;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022;PERMEN Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023;Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2020;
-   Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2023 ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan pemilihan penyedia jasa konstruksi dilakukan secara selektif guna mendapatkan penyedia yang profesional dan mampu melaksanakan pekerjaan dengan lancar serta menghasilkan konstruksi yang berkualitas. Ruang lingkup peraturan ini mencakup tahapan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pemilihan. Dalam perencanaan pengadaan, terdapat identifikasi kebutuhan, penetapan jenis pekerjaan konstruksi, jadwal pengadaan, anggaran pengadaan pekerjaan konstruksi, dan Detailed Engineering Design. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan dan diharapkan dapat memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia di Kabupaten Gresik.
CATATAN :
-   Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023
-   Status Peraturan bupati gresik Berlaku

PENGADAAN BARANG/JASA

2023

Peraturan Bupati Gresik NO 43, BD Kabupaten Gresik 2023 (43)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

ABSTRAK:
-   Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia agar memastikan kualitas, nilai manfaat, dan keadilan dalam pengaturan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia perlu ditetapkan untuk memastikan keberlangsungan penyediaan jasa konstruksi yang inklusif, objektif, dan non diskriminatif demi value for money yang optimal.
-   UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;UU Nomor 28 Tahun 1999;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;UU Nomor 2 Tahun 2017;UU Nomor 6 Tahun 2023;PERPRES Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 12 Tahun 2021;PP Nomor 12 Tahun 2019;PP Nomor 22 Tahun 2020;PP Nomor 5 Tahun 2021;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020;PERMEN Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 19/PRT/M/2014;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2021;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2021;PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022;PERMEN Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023;Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2020;
-   Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2023 ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan pemilihan penyedia jasa konstruksi dilakukan secara selektif guna mendapatkan penyedia yang profesional dan mampu melaksanakan pekerjaan dengan lancar serta menghasilkan konstruksi yang berkualitas. Ruang lingkup peraturan ini mencakup tahapan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pemilihan. Dalam perencanaan pengadaan, terdapat identifikasi kebutuhan, penetapan jenis pekerjaan konstruksi, jadwal pengadaan, anggaran pengadaan pekerjaan konstruksi, dan Detailed Engineering Design. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan dan diharapkan dapat memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia di Kabupaten Gresik.
CATATAN:
-   Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023
-   Status Peraturan bupati gresik Berlaku
  DOWNLOAD ABSTRAK
  
FILE VERSI INGGRIS
2023Pb3525043.pdf
  Preview
  Download
  
STATUS PERATURAN
Status
Berlaku
Keterangan
Halo, WARGA GRESIK Saya adalah mesin penjawab berbasis teknologi ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Kecerdasan Buatan) yang ditugaskan untuk menjawab pertanyaan seputar Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2023 Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. KETIK PERTANYAAN ANDA kemudian tekan [enter].