Materi pokok yang diminta berdasarkan konteks yang diberikan adalah tentang Peraturan Bupati Gresik Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gresik. Peraturan ini dikeluarkan oleh Bupati Gresik, Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si., dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2019. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gresik agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gresik diatur dalam peraturan ini. Tata kelola tersebut mencakup hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas BLUD, Pejabat Pengelola BLUD, dan Pegawai BLUD beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan, dan hak masing-masing pihak. Sistematika tata kelola BLUD Puskesmas minimal terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Kelembagaan, Bab III Akuntabilitas, dan Bab IV Penutup.

Selain itu, peraturan ini juga menetapkan bahwa tata kelola yang diatur berlaku untuk seluruh BLUD Puskesmas di Daerah Gresik. Beberapa contoh BLUD Puskesmas yang diatur dalam peraturan ini antara lain Puskesmas Alun-Alun, Puskesmas Balongpanggang, Puskesmas Benjeng, Puskesmas Bungah, dan Puskesmas Cerme. Setiap Puskesmas memiliki alamat, jenis pelayanan, dan kode yang berbeda.

Dengan adanya Peraturan Bupati Gresik Nomor 53 Tahun 2019, diharapkan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gresik dapat berjalan dengan lebih teratur, transparan, dan akuntabel. Hal ini akan berdampak positif pada pelayanan kesehatan masyarakat di daerah tersebut, sehingga tercipta sistem yang lebih efisien dan berkualitas. Peraturan ini juga menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan BLUD Puskesmas di Kabupaten Gresik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.