Materi pokok yang dimaksud adalah Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait dengan struktur dan fungsi Dinas Perhubungan di Kabupaten Gresik.

Dalam Peraturan Bupati tersebut, dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perhubungan di Kabupaten Gresik. Susunan organisasi Dinas terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, berbagai bidang seperti Kelalulintasan dan Pengendalian Operasional, Angkutan, Sarana dan Prasarana, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Selain itu, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional.

Tugas Kepala Dinas Perhubungan termasuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Selain itu, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan ketrampilan tertentu. Kelompok jabatan fungsional ini dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Peraturan Bupati juga mengatur pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerja 1 atau beberapa kecamatan. Pengisian jabatan struktural pada Dinas diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya Peraturan Bupati ini, diharapkan dapat tercipta tata kelola dan pengelolaan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.