081335001911   hukum@gresikkab.go.id

JDIH Kabupaten Gresik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik

Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Peraturan Bupati Gresik
  Admin        278       237
PENCARIAN
Himpunan perundang-undangan yang kami upload bukan merupakan terbitan resmi (hanya sebagai media informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan). Dalam hal terdapat perbedaan naskah ini dengan dokumen asli maka rujukan ada pada terbitan resmi dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Gresik.
  
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundangan-undangan
Jenis Dokumen Hukum
Peraturan Bupati Gresik
Judul
Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
T.E.U Badan
Gresik (Kabupaten)
Nomor Peraturan
6
Singkatan Jenis
PERBUP
Tahun Terbit
2019
Tempat Penetapan
Kabupaten Gresik
Tanggal Penetapan/Pengundangan
25-03-2019
Subjek
ALOKASI DANA DESA - PEMERINTAH DESA - KEUANGAN DESA - DANA DESA - BAGI HASIL DESA
Sumber
BD Kabupaten Gresik 2019 (6)
Status
Berlaku
Bahasa
Indonesia
Lokasi
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
Bidang Hukum
Hukum Administrasi Keuangan Daerah
Lampiran
Fulltext Dokumen Peraturan :   2019Pb3525006.pdf
Abstrak Peraturan :   2019absPb3525006.pdf
Penandatangan
SAMBARI HALIM RADIANTO
Peraturan Terkait
Dokumen Terkait
Urusan Pemerintahan
Administrasi Keuangan Daerah
Pemrakarsa
Kabupaten Gresik. Bupati
Bagikan
Halaman ini telah diakses 278 kali
  
MATERI POKOK PERATURAN
Materi pokok yang diminta berkaitan dengan alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan di tingkat desa. ADD merupakan dana yang dialokasikan dari APBN untuk digunakan oleh desa-desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam alokasi ADD, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi, seperti batasan penggunaan dana berdasarkan jumlahnya. Misalnya, ADD yang berjumlah antara Rp.500.000.000,00 sampai dengan Rp.700.000.000,00 hanya dapat digunakan paling banyak 50%. Sementara ADD yang lebih dari Rp.700.000.000,00 sampai dengan Rp.900.000.000,00 memiliki batasan penggunaan antara Rp.350.000.000,00 sampai dengan paling banyak 40%.

Selain itu, alokasi ADD juga dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dengan batasan tertentu, seperti penghasilan tetap kepala desa paling tinggi Rp.3.500.000,00 per bulan.

Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyaluran tahap I sebesar 15% dari pagu sementara masing-masing desa, kemudian tahap II sebesar 30%, tahap III sebesar 35%, dan tahap IV sebesar pagu definitif. Proses penyaluran ADD juga melibatkan berbagai dokumen yang harus disampaikan oleh kepala desa, seperti peraturan desa tentang APBDesa dan pakta integritas penggunaan ADD.

Dengan adanya alokasi dan penyaluran ADD yang terstruktur dan terukur, diharapkan pembangunan di tingkat desa dapat berjalan efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
  
ABSTRAK

ALOKASI DANA DESA - PEMERINTAH DESA - KEUANGAN DESA - DANA DESA - BAGI HASIL DESA

2019

Peraturan Bupati Gresik NO 6, BD Kabupaten Gresik 2019 (6)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK :
-   Peraturan tersebut mengatur tentang pentingnya penetapan Peraturan Bupati yang menjadi pedoman dalam pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah, dan retribusi daerah. Hal ini sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur secara rinci tata cara pengelolaan dana desa. Peraturan Bupati ini menjadi petunjuk dalam pelaksanaan kewenangan desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
-   UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 33 Tahun 2004;UU Nomor 40 Tahun 2004;UU Nomor 12 Tahun 2011;UU Nomor 6 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;PP Nomor 44 Tahun 2015;PP Nomor 46 Tahun 2015;PP Nomor 12 Tahun 2017;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan ;PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015;PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 46 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010;Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2015;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016;
CATATAN :
-   Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019
-   Status Peraturan bupati gresik Berlaku

ALOKASI DANA DESA - PEMERINTAH DESA - KEUANGAN DESA - DANA DESA - BAGI HASIL DESA

2019

Peraturan Bupati Gresik NO 6, BD Kabupaten Gresik 2019 (6)

Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:
-   Peraturan tersebut mengatur tentang pentingnya penetapan Peraturan Bupati yang menjadi pedoman dalam pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah, dan retribusi daerah. Hal ini sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur secara rinci tata cara pengelolaan dana desa. Peraturan Bupati ini menjadi petunjuk dalam pelaksanaan kewenangan desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
-   UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 33 Tahun 2004;UU Nomor 40 Tahun 2004;UU Nomor 12 Tahun 2011;UU Nomor 6 Tahun 2014;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;PP Nomor 44 Tahun 2015;PP Nomor 46 Tahun 2015;PP Nomor 12 Tahun 2017;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan ;PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015;PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 46 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016;PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010;Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2015;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016;
CATATAN:
-   Peraturan bupati gresik mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019
-   Status Peraturan bupati gresik Berlaku
  
FILE VERSI INGGRIS
Halo, WARGA GRESIK Saya adalah mesin penjawab berbasis teknologi ARTIFICIAL INTELLIGENCE (Kecerdasan Buatan) yang ditugaskan untuk menjawab pertanyaan seputar Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. KETIK PERTANYAAN ANDA kemudian tekan [enter].