Peraturan Bupati Gresik Nomor 62 Tahun 2023 mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga. Dokumen ini merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, kepastian hukum, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, terdapat beberapa poin penting yang perlu dipahami.

Pertama, peraturan ini mengacu pada Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut merupakan langkah konkret dalam menerapkan prinsip-prinsip yang telah diatur secara nasional.

Kedua, terdapat penekanan pada pentingnya perbaikan akuntabilitas, kepastian hukum, dan peningkatan pelaksanaan penganggaran. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi fokus utama dalam peraturan ini.

Ketiga, peraturan ini juga menetapkan tata cara yang harus diikuti oleh pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Hal ini menunjukkan adanya standar yang harus dipatuhi untuk memastikan konsistensi dan keseragaman dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keempat, terdapat lampiran yang menjadi bagian integral dari peraturan ini, yang berisi contoh-contoh dokumen yang diperlukan dalam pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga. Hal ini memudahkan para pihak terkait dalam melaksanakan proses pertanggungjawaban dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, Peraturan Bupati Gresik Nomor 62 Tahun 2023 merupakan instrumen penting dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah, memperjelas prosedur penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.