Materi pokok yang dimaksud adalah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan. Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 24 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa dan Kelurahan.

Dalam penjelasan peraturan tersebut, terdapat fokus pada penguatan kapasitas dan kemandirian desa dan kelurahan. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik diharapkan memiliki komitmen yang kuat dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dengan mendorong prakarsa dan membangun basis ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pengelolaan pembangunan sangat ditentukan oleh fungsi dan peran aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pelestarian dan pengendalian pembangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini juga mengatur kembali fungsi, peran, dan tata organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan agar sesuai dengan semangat peraturan perundangan yang berlaku serta karakteristik kebutuhan yang sejalan dengan semangat otonomi daerah. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan terjadi penataan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan secara optimal, sehingga dapat menjadi fasilitator dalam pengembangan tugas dan fungsi, tata kepengurusan, serta hubungan kerja antar lembaga dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan partisipatif.