Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2002 mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 9 menjelaskan besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah. Pasal 10 menyatakan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 11 menyatakan bahwa peraturan ini mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5 menjelaskan bahwa seorang Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai pejabat negara. Pasal 6 mengatur biaya pemeliharaan rumah jabatan dan proses penyerahan rumah jabatan kepada Pemerintah Daerah. Pasal 7 dan 8 mengatur pengadaan kendaraan dinas, biaya rumah tangga, dan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan ini penting untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini juga bertujuan untuk mengatur penggunaan dana publik secara efisien dan efektif. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tercipta tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel dalam pemerintahan daerah. Selain itu, peraturan ini juga menegaskan kewajiban dan hak Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.