Materi pokok dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa adalah mengatur prosedur penagihan pajak atau retribusi daerah yang belum dibayar melalui metode Surat Paksa. Penagihan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai proses penagihan yang meliputi tahapan penyampaian surat peringatan, surat teguran, dan surat paksa. Jika dalam waktu yang ditentukan penunggak belum membayar hutangnya, Kepala Daerah dapat memerintahkan penyitaan barang milik penunggak untuk mengganti hutang pajak atau retribusi. Penyitaan dilakukan oleh juru sita dengan disaksikan oleh saksi yang dapat dipercaya.

Biaya penagihan, penyitaan, dan pelelangan juga diatur dalam peraturan ini. Biaya penagihan mencakup biaya penyampaian surat peringatan, surat teguran, dan surat paksa. Biaya penyitaan termasuk biaya penyitaan barang, pembuatan berita acara, ongkos jalan juru sita, dan honorarium saksi. Biaya pelelangan mencakup biaya pelelangan atau penjualan serta biaya iklan atau pengumuman.

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penagihan pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan proses penagihan dapat dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.