Materi pokok yang dimaksud adalah mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang Bidang Industri Perdagangan dan Penanaman Modal. Peraturan ini diterbitkan untuk mengatur perijinan dalam bidang industri perdagangan dan penanaman modal di Kabupaten Gresik guna mendukung pertumbuhan industri yang semakin pesat.

Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah mengenai persyaratan perijinan bagi setiap orang atau badan hukum yang mendirikan jasa usaha perdagangan. Mereka diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Begitu pula bagi pengusaha yang mendirikan pergudangan, mereka harus memiliki Surat Tanda Daftar Gudang (TDG). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap usaha perdagangan dan pergudangan yang beroperasi di Kabupaten Gresik telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai penanaman modal. Setiap Badan Hukum yang berbentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) diwajibkan memiliki Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM), Izin Usaha Tetap (IUT), Izin Perluasan (IP), serta Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas atas impor barang modal/bahan baku. Ketentuan teknis terkait ijin tersebut akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai pengenaan retribusi dan ketentuan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini. Penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, yang memiliki wewenang untuk menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan terkait tindak pidana retribusi daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang teratur, meminimalisir pelanggaran, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha di bidang industri perdagangan dan penanaman modal di Kabupaten Gresik.