Materi pokok yang diminta berkaitan dengan peraturan daerah terkait retribusi angkutan bahan berbahaya dan kendaraan truk. Retribusi merupakan pembayaran yang harus dilakukan oleh subyek retribusi, baik orang pribadi maupun badan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah. Dalam hal angkutan bahan berbahaya, kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya. Bahan berbahaya sendiri diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, seperti mudah meledak, gas mampat, cairan mudah menyala, dan lain sebagainya.

Selain itu, terdapat ketentuan khusus terkait kendaraan truk dan sejenisnya yang memiliki muatan sumbu terberat lebih dari atau sama dengan 10 ton, yang dikenakan tarif tertentu per kendaraan. Namun, terdapat pengecualian dalam penerapan retribusi ini, seperti untuk keperluan TNI/POLRI, keperluan pemerintah, dan keperluan sosial.

Proses pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Hasil pungutan retribusi kemudian disetor secara bruto ke Kas Daerah atau melalui Pemegang Kas pada Instansi terkait. Selain itu, terdapat juga tata cara penagihan retribusi jika terjadi keterlambatan pembayaran, termasuk pengeluaran surat teguran atau peringatan sebagai langkah awal penagihan.

Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran retribusi, subyek retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran. Permohonan ini akan menjadi dasar untuk menghitung pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, yang dapat langsung diperhitungkan dengan utang retribusi atau sanksi administrasi yang berlaku. Semua proses terkait retribusi ini diatur dalam Peraturan Daerah yang berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh subyek retribusi yang terkait.