Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2002 mengatur tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Gresik. Materi pokok dari peraturan ini mencakup beberapa hal penting. Pertama, peraturan ini menjelaskan bahwa bahan galian yang dapat dilakukan oleh negara terbagi menjadi strategis, vital, dan bukan strategis serta bukan vital, yang termasuk dalam golongan C. Usaha pertambangan bahan galian strategis dan vital memerlukan kuasa pertambangan sebelum dilakukan. Kewenangan pengelolaan usaha pertambangan diberikan kepada Bupati dalam batas wilayah tertentu.

Kemudian, peraturan ini juga mengatur mengenai Syarat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang dapat diberikan kepada perorangan, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, badan usaha berbadan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum. Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu SIPD memiliki batasan tertentu, tergantung pada jenis pemohonnya. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya studi lingkungan dan kajian terhadap pelaksanaan penggalian untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan perpanjangan SIPD, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta kewajiban membuat AMDAL untuk SIPD yang luasnya lebih dari 50 Ha. Peraturan ini juga menegaskan bahwa setiap usaha pertambangan yang luasnya lebih dari 50 Ha harus melalui kegiatan eksplorasi. Dengan demikian, peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Gresik agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar.