Materi pokok yang dapat disusun berdasarkan konteks yang diberikan adalah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik terkait dengan pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan. Peraturan Daerah ini diundangkan di Gresik pada tanggal 1 September 2003. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan mengenai tarif pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan, besarnya tarif yang harus dipungut dari nelayan petani ikan (penjual) dan pedagang/pembeli ikan, serta ketentuan mengenai harga transaksi penjualan. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai retribusi yang harus dibayarkan untuk mendapatkan ijin pelelangan ikan sebesar Rp. 100.000,-.

Peraturan juga menjelaskan tata cara pemungutan retribusi yang tidak dapat diborongkan dan harus dipungut dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Hasil pungutan retribusi harus disetor ke kas Daerah dalam waktu maksimal 1 x 24 jam. Instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelelangan ikan dan pemungutan retribusi adalah Dinas Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan pelelangan ikan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bersama instansi terkait. Pembinaan dan pengawasan ini harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda.

Dalam konteks penyidikan, pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah. Wewenang penyidik ini mengacu pada beberapa undang-undang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintahan daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta peraturan pemerintah terkait usaha perikanan dan retribusi daerah.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan memiliki ketentuan yang jelas terkait dengan tarif, retribusi, pemungutan, pembinaan, pengawasan, serta sanksi pidana bagi pelanggar. Hal ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pelelangan ikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha ikan di daerah tersebut.