Materi pokok yang diminta adalah mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Kawasan Wisata. Peraturan ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa di Kabupaten Gresik terdapat kawasan wisata bersejarah dan berbudaya yang memerlukan perhatian dalam pemeliharaan dan kelestariannya. Untuk membiayai pengelolaan kawasan wisata tersebut, diperlukan retribusi yang bersumber dari APBD dan partisipasi masyarakat.

Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa subyek retribusi kawasan wisata adalah wisatawan yang masuk ke kawasan tersebut. Ada pengecualian untuk beberapa kelompok seperti tamu negara, tamu dinas, pengurus makam, dan penduduk setempat yang tidak diwajibkan membayar retribusi. Setiap pengunjung yang masuk ke kawasan wisata diwajibkan menjaga keamanan, ketertiban umum, kesusilaan, dan kesopanan.

Retribusi kawasan wisata digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan tarif tertentu, seperti Rp. 500,00 untuk perorangan sekali masuk, dengan potongan 30% untuk jumlah pengunjung lebih dari 30 orang. Setiap pembayaran retribusi harus diberikan tanda bukti pembayaran.

Dalam hal pelaksanaan pemungutan retribusi, Kepala Dinas Pariwisata, Informasi, dan Komunikasi bertanggung jawab, dengan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Terdapat juga ketentuan mengenai upah pungutan sebesar 7% dari retribusi yang masuk, serta distribusi hasil retribusi oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa di wilayah kawasan wisata.

Pengawasan atas pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Gresik, dengan penyidikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian RI dan Pegawai Negeri Sipil. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah.