Materi pokok yang dapat disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2002 tentang Wajib Latih Kerja Bagi Perusahaan dan Wajib Latih Tenaga Kerja di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Gresik melalui pelatihan kerja yang wajib diikuti oleh perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, terdapat dua sasaran utama, yaitu Sasaran WLTKP (Wajib Latih Tenaga Kerja Bagi Perusahaan) dan Sasaran DWLTKP (Dana Wajib Latih Tenaga Kerja Bagi Perusahaan).

Sasaran WLTKP mencakup tenaga kerja, calon tenaga kerja, magang, dan pencari kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk kepentingan usaha mandiri. Sedangkan Sasaran DWLTKP mencakup semua perusahaan yang mempekerjakan minimal 25 orang tenaga kerja, perusahaan yang menggunakan mesin 5 PK atau lebih, dan perusahaan di luar ketentuan tersebut yang membayar upah minimal Rp. 2.500.000,- setiap bulan.

Setiap perusahaan yang terkena WLTKP wajib membayar DWLTKP dan jumlah upah tertentu, dengan rincian pengenaan DWLTKP diatur lebih lanjut oleh Bupati. Perusahaan yang mematuhi peraturan ini berhak mendapatkan sertifikat sebagai peserta WLTKP dan dapat mengajukan usulan kebutuhan pelatihan bagi tenaga kerjanya.

Tata cara pembayaran DWLTKP, prosedur pengusulan pelatihan, dan pelaksanaan pelatihan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan atau denda.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2002 tentang Wajib Latih Kerja Bagi Perusahaan dan Wajib Latih Tenaga Kerja di Kabupaten Gresik memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan yang wajib diikuti oleh perusahaan, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas perusahaan dan tenaga kerja secara keseluruhan.