Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras merupakan langkah penting dalam menegakkan aturan terkait konsumsi minuman beralkohol di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang larangan, produksi, peredaran, dan konsumsi minuman keras. Pasal-pasal tersebut memberikan penjelasan mengenai sanksi pidana bagi pelanggar aturan terkait minuman keras.

Pasal 8 hingga Pasal 13 dari Peraturan Daerah tersebut memberikan gambaran jelas mengenai sanksi yang akan diterima oleh individu yang terlibat dalam produksi, peredaran, dan konsumsi minuman keras. Misalnya, Pasal 8 mengatur bahwa siapa pun yang memproduksi dan mengoplos minuman keras dapat dipidana dengan pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp. 6.000.000,00. Sementara Pasal 12 menyatakan bahwa membawa dan/atau meminum minuman keras dapat dikenai pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp. 3.000.000,00.

Perubahan aturan ini juga bertujuan untuk memperjelas ketentuan pidana yang sebelumnya dianggap bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan penegakan hukum terkait minuman keras di Kabupaten Gresik dapat dilakukan dengan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.

Selain itu, perubahan ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah konsumsi minuman keras yang berpotensi merugikan masyarakat. Dengan adanya sanksi yang lebih tegas, diharapkan dapat mengurangi peredaran ilegal minuman keras dan mencegah dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti kecelakaan akibat pengaruh alkohol dan gangguan ketertiban umum.

Dengan demikian, perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras merupakan langkah positif dalam menjaga kesehatan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut.