Materi pokok yang dimaksud adalah mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Peraturan ini merupakan dokumen penting yang mengatur perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun. RPJMD ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, visi, misi, tujuan, sasaran, serta program pembangunan daerah dan keuangan daerah. Dokumen ini juga mencakup program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD dijabarkan dalam siklus rencana tahunan sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program kewilayahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menekankan pentingnya perencanaan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD sangat tergantung pada kesepakatan, kesepahaman, dan komitmen bersama antara semua pemangku kepentingan di Kabupaten Gresik.

RPJMD disusun dengan sistematika yang terdiri dari pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu-isu strategis daerah, visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan penutup. Bupati bertanggung jawab melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.