Materi Pokok:
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2005 membahas kerjasama antara Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan pihak lain. Pembentukan peraturan ini didasari oleh beberapa pertimbangan, antara lain pentingnya pembangunan dan pengelolaan potensi daerah untuk mendukung kelancaran pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks keterbatasan sumber daya, kerjasama dengan pihak lain dianggap sebagai langkah efektif untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah.

Peraturan ini juga mengatur mengenai penetapan nilai modal dalam kerjasama, di mana nilai modal harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati. Selain itu, perjanjian kerjasama yang menyangkut tarif pelayanan harus ditetapkan oleh Bupati setelah disetujui oleh DPRD, dengan prinsip pemulihan biaya penuh dan keterjangkauan. Ketentuan juga berlaku untuk perjanjian kerjasama infrastruktur, di mana pelelangan terbuka diperlukan dalam beberapa kasus, seperti pembangunan fasilitas infrastruktur dengan nilai investasi tertentu.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2005 memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah, BUMD, dan pihak lain dalam rangka pembangunan dan pengelolaan potensi daerah. Melalui peraturan ini, diharapkan kerjasama yang efektif, efisien, dan berkesinambungan dapat terwujud, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini menjadi instrumen penting dalam mengatur kerjasama antara Pemerintah Daerah, BUMD, dan pihak lain untuk memajukan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.