Materi pokok dari informasi yang diberikan adalah tentang tata cara pembayaran pajak, prosedur permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keberatan, banding, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam sistem perpajakan.

Pembayaran pajak harus dilakukan tepat waktu dan lunas sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika pembayaran tidak dilakukan sesuai jadwal, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan. Selain itu, terdapat prosedur tertentu untuk meminta pembetulan, pembatalan, atau pengurangan ketetapan pajak, yang harus disampaikan secara tertulis dengan alasan yang jelas kepada Kepala Daerah atau Pejabat dalam waktu tertentu.

Wajib pajak juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas ketetapan pajak tertentu kepada Kepala Daerah atau Pejabat dalam waktu 3 bulan sejak menerima ketetapan tersebut. Jika keputusan atas keberatan tidak diberikan dalam waktu 12 bulan, maka keberatan dianggap dikabulkan. Selain keberatan, wajib pajak juga dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam waktu 3 bulan setelah menerima keputusan keberatan.

Apabila keberatan atau banding dikabulkan, kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan kepada wajib pajak dengan imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan. Wajib pajak juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah dengan syarat yang ditentukan.

Dengan memahami tata cara pembayaran pajak, prosedur permohonan pembetulan, keberatan, banding, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan dan memanfaatkan hak-hak yang dimiliki dalam sistem perpajakan yang berlaku.