Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 31 Tahun 2000 mengatur tentang pemanfaatan tanah pengairan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Dalam peraturan ini, dijelaskan mengenai ketentuan retribusi yang harus dikenakan kepada pemegang izin yang memanfaatkan tanah untuk berbagai keperluan, seperti pemasangan saluran Telkom, pipa-pipa saluran, bangunan permanen, semi permanen, sederhana, usaha perusahaan, tempat penjemuran, penimbunan bahan, tambak pertanian, dan tanah pertanian Polowijo. Retribusi ini ditetapkan berdasarkan luas tanah yang dimanfaatkan dan jenis pemanfaatan tanahnya.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai prosedur pembongkaran bahan-bahan yang tidak diambil oleh pemiliknya setelah lewat jangka waktu tertentu, serta ketentuan mengenai penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pengawas Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Terdapat juga ketentuan mengenai penutupan peraturan daerah ini, di mana hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dan ditempatkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan tanah pengairan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.