Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 37 Tahun 2000 mengatur tentang retribusi ijin penebangan kayu hutan rakyat/kayu hasil perkebunan yang tumbuh di luar kawasan hutan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengendalikan penebangan pohon di luar kawasan hutan guna mengatur pemanfaatan sumber daya alam kayu secara lestari dan memenuhi azas manfaat. Sasaran pengendalian penebangan pohon termasuk pengamanan kepentingan negara, menciptakan dunia perkayuan yang tertib, serta memberikan ketentraman dan keamanan bagi masyarakat.

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan penebangan pohon di tanah milik atau tanah negara di luar kawasan hutan harus memiliki ijin dari Kepala Daerah. Ijin penebangan pohon memiliki masa berlaku tertentu dan dapat diperpanjang maksimal dua kali. Selain itu, setelah penebangan dilakukan, harus dilakukan penanaman pohon kayu-kayuan sebagai pengganti dengan ketentuan minimal 2 pohon untuk setiap penebangan 1 pohon.

Dalam hal mendapatkan ijin penebangan, dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan berdasarkan jenis kelompok pohon kayu. Proses penebangan juga harus dilakukan dengan tanda sah pada kayu yang sudah ditebang menggunakan Palu Tok Dinas Pertanian. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai laporan hasil produksi dan surat angkut kayu milik sebagai dokumen yang harus dipenuhi.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam kayu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan penebangan pohon dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.