Materi pokok dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2001 tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan Infrastruktur dan Potensi Daerah adalah tentang pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan dan pengelolaan potensi daerah. Pembangunan dan pengelolaan potensi daerah dianggap krusial untuk mendukung kelancaran pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan nasional.

Tujuan utama kerjasama ini bukan semata untuk keuntungan finansial pemerintah daerah, melainkan untuk mempercepat cakupan dan kualitas pelayanan umum, menurunkan beban anggaran pemerintah daerah, dan mengenalkan biaya nyata kepada masyarakat. Pemerintah daerah fokus pada fungsi pengaturan dan memberikan kesempatan kepada swasta untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan potensi daerah. Kerjasama dilakukan melalui Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) yang diatur dengan prinsip-prinsip yang jelas.

Proses KPS dilakukan melalui pelelangan terbuka setelah prakualifikasi Badan Usaha Swasta. Peraturan Daerah ini juga menekankan perlunya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan transparansi dalam penilaian aset atau kekayaan daerah. Pemerintah daerah berkewajiban menindaklanjuti peraturan ini dengan pedoman pelaksanaan yang rinci agar dapat dipedomani oleh Badan Usaha Swasta yang berminat.

Dengan demikian, kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mempercepat pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum yang jelas dan tata cara yang transparan untuk menjalankan kerjasama tersebut demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.